Tuntut Upah Lembur, Puluhan Buruh PT KPS Demo

SERANG, (KB).- Puluhan buruh PT Karya Putra Sukses (KPS) yang berlokasi di Jalan Lanud Gorda, Kampung Maja, Desa/Kecamatan Kibin berunjuk rasa di halaman pabrik, Rabu (10/1/2018). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut perusahaan, agar membayar upah lembur secara normatif dan menghapus sistem kerja harian lepas.

Pantauan Kabar Banten, aksi yang dilakukan sejak pukul 08.00 WIB pagi tersebut berlangsung cukup tertib. Massa aksi secara bergantian berorasi untuk menyampaikan aspirasinya. Meski demikian, aksi tersebut tetap mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sementara, perusahaan yang memproduksi furnitur dan mebeler tersebut sudah tidak beroperasi sejak pagi.

Sekretaris DPC SBSI Kabupaten Serang, Faizal Rahman mengatakan, aksi yang dilakukan karyawan untuk menuntut permasalahan yang sifatnya normatif. Di mana PT KPS telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada seorang karyawan, karena meninggal dunia. Namun, sampai saat ini, haknya, yaitu pesangon tidak juga diberikan oleh perusahaan.

Ia mengungkapkan, perusahaan selama ini tidak pernah memperhitungkan upah lembur karyawan sesuai dengan perhitungan undang-undang. Selain itu, perusahaan juga mempekerjakan karyawan dengan jam kerja yang mulur, namun tidak pernah dihitung lembur.

Ia menuturkan, sesuai dengan nota dinas tenaga kerja, perusahaan tidak diperbolehkan mempekerjakan pekerja harian lepas atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Namun, rupanya saat ini perusahaan masih mempekerjakan pekerja PKWT.

Selain itu, menurut dia, perusahaan juga melakukan mutasi pada dua orang karyawan yang diduga mutasi tersebut dilakukan atas dasar ketidaksukaan. Dua orang yang dimutasi, yaitu pengurus serikat buruh atas nama Sarman dan Heri Sudiyanto. “Mutasi kebagian umum di mana pekerjaan mereka, adalah di bagian kebun dan bagian mendorong gerbang atau menjadi pengganti pekerjaan sekuriti. Kami sangat prihatin dengan arogansinya PT KPS,” katanya kepada wartawan di lokasi berlangsungnya aksi unjuk rasa.

Menurut dia, pihak perusahaan juga sempat mengeluarkan statement menantang terkait adanya mogok kerja yang sampai kapanpun akan dilayani. “Itu yang membuat kami juga saat ini sampai seterusnya melakukan perlawanan kepada manajemen KPS,” ucapnya.

Untuk saat ini, ujar dia, pekerja harian lepas di perusahaan tersebut berjumlah 150 orang. Total pekerja seluruhnya bersama karyawan tetap berjumlah 300 orang. Oleh karena itu, hampir separuh karyawan di perusahaan merupakan tenaga harian lepas. Untuk karyawan tetap, mereka dibayar secara normatif sesuai UMK, sedangkan PHL dibayar Rp 130.000-150.000 per hari.

Secara aturan, lanjut dia, jam kerja pekerja tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu. Namun, KPS setiap harinya bisa 1-2 jam overtime. Overtime tersebut juga tidak dihitung lembur. Itu artinya, dalam seminggu pekerja di perusahaan bisa mencapai 12 jam overtime.

Ia mengatakan, sudah menyampaikan surat kepada Dinas Tenaga Kerja untuk meminta dilakukan mediasi. Seharusnya, pada hari ini (Rabu) mereka melakukan mediasi dengan dinas tenaga kerja.
Ia menuturkan, jika kemudian tuntutan mereka tidak juga dipenuhi, akan tetap melakukan mogok kerja. Kemudian, pihaknya akan menyurati manajemen.

Sebab, ada kekhawatiran dialog yang telah dilakukan tidak sampai ke atasan langsung. “Artinya, kami akan menyurati manajemen terkait dengan beberapa hal yang kami sampaikan. Baru hari ini (aksi), rencananya sampai tuntutan kami dipenuhi sama perusahaan, karena di antara tuntutan ini sampai saat ini belum ada yang diberikan,” tuturnya. Sementara, saat awak media mencoba melakukan konfirmasi, pihak perusahaan tidak ada yang dapat ditemui. (DN)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here