Tuntut Penutupan Peternakan Ayam, Warga Geruduk Kantor Camat

LEBAK,(KB).- Sejumlah warga dan aktivis yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bentar melakukan aksi unjuk rasa (unras) di halaman kantor Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, Rabu (26/7/2017). Mereka menuntut agar izin ternak kepada PT. Japfa Comfeed Indonesia dan PT. Ciomas Adi Satwa ditinjau ulang serta ditutup.

Koordinator, LSM, Bentar, wilayah Lebak Selatan, Ena Suharna, mengatakan, dua perusahaan yang bergerak dibidang peternakan yakni PT Japfa Comfeed Indonesia dan PT. Ciomas Adi Satwa diduga telah melanggar Peraturan daerah (Perda) Pemkab Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak. Dalam peraturan tersebut sudah jelas bahwa wilayah kecamatan Cilograng masuk wilayah zona merah untuk peternakan. “Kedua perusahaan tersebut melanggar perda no. 2 /2014. RTRW kabupaten Lebak 2014-2034, kenapa dibiarkan,”katanya.

Atas hal tersebut, lanjut, Ena, pihaknya juga mendesak bupati Lebak Hj Iti Octavia Jayabaya mengevaluasi kinerja Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku apara penegak perda dan Camat Cilograng, Edi Sunaedi sebab telah melakukan pembiaraan dan diduga melakukan praktik mal administrasi periizinan kedua perusahaan tersebut yang sudah jelas tidak sesuai RTRW. “Kami meminta kepada pihak kecamatan untuk mencabut dokumen perizinan ternak yang sudah diberikan ke pengusaha ternak, serta mendesak Satpol – PP segera melakukan penutupan dan pembongkaran kandang ternak ayam di kecamatan Cilograng,” ujarnya.

Terpisah, Camat Cilograng, Edi Sunaedi mengatakan, keberadaan kandang ayam di wilayahnya berada sejak tahun 2012. Sedangkan Perda RTRW terbit pada tahun 2014. “Untuk perusahan peternakan yang sudah berdiri sebelum perda no 2 tentang RTRW, jika habis izinnya tidak boleh diperpanjang lagi karena sudah ada Perda 2014, yang sudah punya izin sebelum perda 2014 itu hanya tiga kandang ayam ternak,”katanya.

Menurut, Edi, masih banyak kandang ayam ternak yang belum memiliki izin. Terkait hal itu, dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan Satpol – PP Lebak untuk melakukan penertiban. “Setelah ada Paten memang ada yang sudah punya izin SIUP, tapi itu skala kecil hanya sekitar 1000 ayam. Namun perkembangannya tidak terkontrol ada yang sampai 5000 ayam, tapi sebetulnya 5000 ribu ayam pun masih terhitung skala kecil dibandingkan izin yang dari kabupaten yakni 10.000 ribu ayam,”ucapnya.

Dinilai Kecolongan

Ketua Komisi II DPRD Lebak, Diding Jamaludin menyatakan, Pemkab Lebak, kecolongan atas maraknya peternakan ayam yang diduga tidak mengantongi izin alias ‘bodong’ diwilayah tersebut. Ironisnya, meski sudah banyak laporan, hingga saat ini belum ada tindakan tegas yang dilakukan Pemkab melalui aparat penegak Peraturan daerah (Perda), salah satunya di Kampung Umbulan, Desa Anggalan, Kecamatan Cikulur.

“Selain di kecamatan Cikulur, kita juga mendapatkan laporan jika peternakan ayam yang saat ini sudah beroperasi di beberapa lokasi lainnya di Lebak diduga tidak mengantongi izin. Seharusnya ini menjadi perhatian Pemkab melalui Dinas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan segera melakukan tindakan,” kata Diding Jamaludin, saat inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan peternakan di Kampung Umbulan, Desa Anggalan, Kecamatan Cikulur, Selasa (26/7/2017).

Menurut dia, Pemkab seharusnya tanggap atas persoalan semacam ini, jangan ada kesan Pemkab kecolongan. Tindakan tegas terhadap pengusaha ‘nakal’ harus dilakukan untuk memberikan efek jera agar para pengusaha patuh terhadap aturan yang ada. Jika tidak tegas, ini juga akan memberikan efek buruk bagi iklim investasi di Lebak, karena ulah segelintir oknum investor yang tak taat aturan semacam itu. “Jika belum memiliki izin, ya urus dulu izinnya baru beroperasi. Pemkab harus tegas jangan diam saja,” katanya.

Menanggapi hal itu, aktivis di Lebak, Erna Suharna menilai, Pemkab lemah dalam melakukan pengawasan terkait keberadaan peternakan ayam di Lebak. Untuk di kecamatan Cilograng misalnnya, saat ini terdapat sekitar 26 peternakan ayam. Ironisnya, selain diduga tidak mengantongi izin, keberadaan peternakan ayam tersebut dinilai Peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Banyak peternakan ayam yang melanggar RTRW, tetapi tetap beroperasi. Terlebih, kecamatan Cilograng masuk wilayah zona merah untuk peternakan,” katanya. Hal hampir senada disampaikan, aktivis lainnya, Eli Syahroni. Dia meminta agar DPRD Lebak memanggil pihak-pihak terkait persoalan peternakan ayam yang diduga tidak mengantongi izin tersebut. (H-34/H-38)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here