Tuntut Keadilan, Korban Gusuran Kembali Datangi Gedung DPRD Kota Cilegon

CILEGON, (KB).- Ratusan warga Cikuasa Pantai dan Kramat Raya Kel/Kec.Grogol kembali mendatangi gedung rakyat, Senin (8/1/2018). Kedatangan warga yang terkena gusuran 530 hari lalu itu guna menuntut haknya, karena dalam persidangan PTUN di Serang beberapa hari lalu dimenangkan oleh warga gusuran.

Salah satu warga korban gusuran Bambang  menyatakan, ratusan warga datang untuk menuntut keadilan sebagaimana putusan PTUN Serang yang sudah ditetapkan. “Kedatangan kami selain menyerahkan berkas hasil putusan sidang PTUN juga menuntut keadilan kepada Pemkot Cilegon yang harus membayar ganti rugi, ada hak kami disitu,” katanya.

Ia mengaku, persoalan ini telah merugikan segala-galanya, bahkan sudah 1 tahun lebih warga menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Selama menunggu proses peradilan, tidak sedikit warga mengalami depresi serta berbagai kekurangan untuk menghidupi dirinya. “Jujur, kami capek pak, nunggu 500 hari lebih, makanya kami ke dewan minta dikawal, dan jangan janji saja. Semua informasi dan pemberitaan kami simpan dan kliping, kalau disini juga mentok, kami akan ke Mendagri,” ujarnya.

Pengacara korban gusuran Silvi shovawi Haiz menyatakan, keadilan harus ditegakkan apalagi warga sudah dimenangkan oleh putusan pengadilan. “Kami minta dewan pro rakyat dan tetap mengawal keputusan pengadilan, karena sudah berkekuatan hukum tetap. Selain menyerahkan berkas, kami juga ingin dewan konsisten mengawal warga korban gusuran sampai dipenuhi haknya,” tuturnya.

Silvi berharap, keinginan warga selain menuntut ganti rugi juga melakukan audiensi dengan Pemkot Cilegon terpenuhi. “Keinginan warga audiensi dengan pemkot Cilegon terpenuhi dan pemkot membayar hak warga atas yang disarankan oleh pengadilan serang. Dan tidak berlanjut sampai banding, kasihan mereka warga cilegon dan mereka punya identitas,” ucapnya.

Terpisah Sekretaris Komisi II DPRD Cilegon dari fraksi Kebangkitan Demokrat Syarif Ridwan mengaku akan mendorong mediasi antara warga dengan pihak pemkot cilegon. Mengingat selama ini warga korban gusuran tersebut sangat menderita.

“Secara pribadi saya ingin persoalan ini tidak berlanjut sampai ke Mahkamah Agung, cukup sudah yang kemarin saja. Kemudian Eksekutif, Legislatif dan Warga melakukan audiensi, pasti ada hasilnya dan win-win solusion. Apalagi dalam pengadilan sudah ada penentuan harga untuk membayar mereka dari Rp 15-25 juta. Mari kita telaah kembali, buka kembali apa yang mendasari pemkot dan warga, sehingga terjadi sinergitas antara warga dan pemerintahan,” ungkapnya.(HS)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here