Tuntut Ganti Rugi Pengosongan Lahan, Warga Ancam Demo Perusahaan

LEBAK, (KB).- Sejumlah warga penggarap lahan di Desa Cilangkap, Kecamatan Maja mengancam akan melakukan aksi dan tetap mempertahankan lahan garapannya bertahan jika pihak perusahaan PT Wira Karya Persada selaku pemilik izin Hak Guna Usaha (HGU) tidak memberikan uang ganti rugi (kerohiman). Langkah itu dilakukan warga karena pihak perusahaan yang meminta pengosongan lahan tanpa memberikan hak kerohiman kepada warga.

”Kami sangat keberatan dengan kebijakan perusahaan yang meminta kami warga penggarap untuk hengkang atau tidak lagi menggarap lahan itu. Padahal, kami sudah cukup lama menggarap lahan itu dan seharusnya perusahaan memberikan kami uang ganti rugi, tidak seenaknya begitu saja,” kata salah seorang warga penggarap, Amsari (40), Ahad (30/7/2017).

Menurutnya, permintaan pengosongan lahan para penggarap tanah milik oleh pihak perusahaan melalui surat Nomor 15/WKP/EKST/2017 tanggal 24 Juli 2017, perihal permintaan pengosongan lahan yang ditandatangani Direktur PT Wira Karya Persada Henkky Leonardo Danan sangat memberatkan warga.

Sebab, selain waktu pengosongannya yang terlalu sempit hanya tujuh hari paska diterbitkannya surat, pihak perusahaan juga tidak memberikan hak kerohanian untuk warga penggarap. ”Sangat tidak manusiawi, kita para penggarap tidak diberikan hak apapun atas pengosongan lahan ini. Bahkan, ketika persoalan ini dimusyawarahkan dengan difasilitasi pihak desa, perusahaan ‘kekeuh’ tidak akan memberikan hak kerohanian bagi warga penggarap,” ujarnya.

Atas sikap perusahaan seperti itu, lanjut dia, warga penggarap lahan akan tetap bertahan tidak akan mengosongkan lahan tersebut sampai pihak perusahaan memenuhi semua tuntutan warga. Bahkan, warga akan mengerahkan massa dengan melakukan aksi besar-besaran. ”Kita akan tetap bertahan, sampai pihak perusahaan memenuhi semua tuntutan warga penggarap,” tuturnya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa setempat, Suganda mengatakan, seharusnya perusahaan tidak begitu saja meminta warga penggarap meninggalkan lahan tanpa tidak memberikan hak kerohanian. Sikap perusahaan seperti itu dinilai semena-mena, padahal tuntutan warga penggarap sederhana hanya ingin hak kerohaniannya dipenuhi oleh perusahaan.

”Bupati Lebak, harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Karena, kasian masyarakat kecil ditindas begitu saja oleh perusahaan. Apalagi, kami menduga Kepala desa (Kades) seolah tidak peduli dengan nasib warganya, malah terkesan condong membela pihak perusahaan yang seharusnya warganya lah yang harus dibela dan diperjuangkan haknya,” katanya.

Sementara, Kepala desa (Kades) Cilangkap, Kholid mengatakan, pihak desa sudah maksimal memperjuangkan warganya atas tuntutannya terhadap perusahaan meminta hak kerohiman. Tetapi, karena ketentuannya seperti itu maka desa tidak bisa berbuat banyak. ”Kami sudah fasilitasi tuntutan warga agar haknya dipenuhi oleh perusahaan. Tetapi, gimana pihak perusahaan dengan ketentuannya tidak bisa memberikan hak kerohiman kepada warga,” ucapnya. (H-38)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here