Rabu, 12 Desember 2018

Tunjangan Sertifikasi Guru Mandek

PANDEGLANG, (KB).- Tunjangan sertifikasi guru SD dan SMP se-Kabupaten Pandeglang mandek alias belum cair, khusus bulan Desember 2017. Berbagai kabar menyebutkan, belum cairnya sertifikasi guru tersebut karena pemerintah daerah belum menerima transfer dana sertifikasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pandeglang mengklaim sudah mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke BJB dan BRI. “Dana sertifikasi guru yang belum cair, hanya bulan Desember 2017. Karena belum cair uang itu , maka belum dibayarkan ke guru. Tetapi kami sudah ajukan SP2D ke BJB dan BRI. Infonya, hari Senin dana tersebut sudah bisa di ambil,” kata Kepala Disdikbud Pandeglang, Olis Solihin kepada Kabar Banten, Ahad (11/3/2018).

Meski demikian, Kepala Disdikbud, Olis Solihin tidak menerangkan alasan keterlambatan pembayaran sertifikasi guru. Dia hanya memastikan dana sertifikasi tersebut segera dicairkan agar bisa diterima para guru. “Kita sudah ajukan dana sertifikasi guru ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Silakan klarifikasi atau tanyakan ke sana aja. Tetapi, jelasnya informasi dari Kepala BPKD, Senin besok dana sertifikasi sudah bisa dibayarkan ke guru,” ujarnya.

Hingga kemarin sore, belum ada keterangan resmi dari Kepala BPKD soal dana sertifikasi guru. Dihubungi beberapa kali melalui telepon genggamnya, Kepala BPKD Ramadani belum bisa dihubungi. Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin membenarkan terjadi keterlambatan pencairan dana sertifikasi guru di Pandeglang. Ia menilai keterlambatan pencairan dana itu ada di dinas terkait. “Ya, lambat di lingkungan Disdikbud sendiri. Untuk jelasnya silakan tanya langsung ke Disdikbud,” ucapnya.

Sekda Fery berharap dinas terkait agar segera memproses pencairan dana sertifikasi guru. Karena sertifikasi tersebut merupakan hak guru. Dihubungi terpisah, anggota Fraksi Demokrat DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi mengatakan, dengan keterlambatan sertifikasi tersebut merugikan ribuan guru. Karena dana sertifikasi itu hak para guru. “Harusnya ini tidak perlu terjadi. Saya harap ke depan kasus seperti ini tidak terulang lagi. Dinas pendidikan harus mengantisipasi kejadian tersebut, agar lebih awal mengajukan proses pencairan dengan segera mengajukan SP2D,” tuturnya.

Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, Hadi Mawardi berharap pemerintah agar mempercepat proses pencairan dana sertifikasi guru. Karena dana itu belum diterima para guru, khusus bulan Desember 2017. “Jumlah guru di Pandeglang cukup banyak mencapai ribuan. Kasihan jika mereka belum menerima hak sertifikasi khusus bulan Desember 2017. Sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru, jadi para guru membutuhkan biaya untun sekolah anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya. (IF)***


Sekilas Info

Kunjungan Kerja Pejabat Pemkab Pandeglang ke Luar Kota Disoal

PANDEGLANG, (KB).- Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Eko Supriyatno mempersoalkan agenda kunjungan kerja pejabat …

One comment

  1. Simpati guruku

    Kasihannya para guru. Tiap tahun serti selalu molor. Padahal yang bikin pinter negara ini engkau para guru. Tetaplah semangat. Ciptakan generasi yang lebih baik lagi. Kuaskan diatas kanvas indonesia ini agar semua tahu engkau yang mewarnai dunia. Engkau yang membuka mata dunia,saya hanya bisa berdoa semoga selahu diberi ketabahan,kesehatan dan ditambah semangatnya, amin….percayalah surga bagianmu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *