Tunjangan Kinerja Naik Harus Tekan Angka Korupsi

SERANG, (KB).- Anggota DPRD Banten Budi Prayogo berharap rencana kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) atau tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Pemprov Banten tahun 2019, bisa disertai dengan peningkatan kinerja dan kualitas dari para abdi negara tersebut. Kenaikan itu juga harus mendorong mentalitas para ASN terhindar dari perilaku korupsi.

“Dalam rencana kenaikan tunjangan kinerja ini, ada dua konsen kami. Pertama, untuk meningkatkan kinerja ASN. Kedua, kenaikan itu bisa meningkatkan integritas mereka, sehingga terhindar dari godaan kanan kiri (korupsi),” kata Budi kepada Kabar Banten, Selasa (13/11/2018).

Budi menyatakan, kualitas ASN di lingkungan pemerintahan akan ikut terbangun jika mentalitasnya juga dibenahi secara serius. Kenaikan tunjangan itu, menurut dia, menjadi salah satu solusi agar mentalitas ASN tetap terjaga dalam masa kerjanya di pemerintahan.

“Masalah ASN itu kan bukan hanya orangnya saja, tapi mentalitasnya harus juga dibangun. Mereka dituntut supaya bisa bekerja produktif. Makanya, kesejahteraannya juga harus ikut ditingkatkan,” ujarnya.

Terkait kenaikan tukin, Budi memastikan bahwa rancangan tersebut sudah sesuai dengan porsinya. Pemprov Banten, menurut dia, juga tidak mengenyampingkan urusan lain yang lebih membutuhkan alokasi anggaran besar seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. “Secara porsi, itu sudah realistis,” ucapnya.

Saat ditanya mengenai indikasi adanya unsur politis jelang Pemilu 2019 dalam rencana kenaikan tukin tersebut, Budi tidak terlalu memikirkannya. Pria yang saat ini menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten tersebut tidak mau mempersoalkannya selama rencana tersebut tidak melanggar aturan.

“Banggar tidak membahas tahun politik atau tidak. Kalau memang tidak melanggar aturan dan sepanjang baik, itu pasti kami dukung,” tuturnya.

Baca Juga: APBD 2019 Diparipurnakan, Tukin Pejabat Pemprov Banten Diusulkan Naik

Dikonfirmasi terpisah, seorang staf di lingkungan Pemprov Banten yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, kenaikan tukin diibaratkan berkah sekaligus amanah. Berkah, kata dia, karena tambahan penghasilan secara aturan terbilang “halal” dan dibenarkan oleh regulasi atau tidak melanggar.

“Tapi didalamnya ada amanah, yaitu diimbangi dengan kerja efektif, benar, profesional, dan tidak korupsi. Walaupun sebenarnya tanpa tukin naik pun, harusnya tidak korupsi. Yang berat adalah memenuhi amanah, agar tukin itu memang layak diterima,” katanya.

Menurut dia, amanah kerja tersebut harus dijalankan secara profesional. Apalagi, saat ini pemerintah sedang membahas rencana kenaikan tunjangan bagi para pegawai di lingkungan Pemprov Banten.

“Berat bukan karena harus bekerja seperti yang tadi disebutkan. Berat itu ketika yang benar-benar bekerja dengan yang hanya datang, absen, nongkrong-nongkrong, bekerja hanya mengandalkan tenaga honorer lalu pulang dengan tenangnya. Kemudian tunjangan yang kita peroleh sama. Itu berat karena integritas kita sama sekali tidak dinilai,” ucapnya. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here