Tunggakan Klaim BPJS Kesehatan Capai Rp 35 M, RS Drajat Prawiranegara “Ngutang” Obat

SERANG, (KB).- Tunggakan klaim layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) mencapai Rp 35 miliar. Akibatnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tersebut, kesulitan membayar utang kepada vendor obat.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSDP, Sri Nurhayati mengatakan, tunggakan BPJS tersebut, sangat mengganggu arus kas (cash flow) rumah sakit. Akibat persoalan tersebut, pihaknya harus utang kepada vendor-vendor obat.

“Semua harus utang, vendor-vendor obat semua diutang. Tapi, mereka juga ada batasnya, kalau terlalu banyak (utang) akan menggangu cash flow dia juga. Akhirnya, banyak juga yang sudah mulai disetop, mungkin utang kami terlalu banyak menurut dia,” katanya saat ditemui di salah satu hotel Kecamatan Waringinkurung, Selasa (4/12/2018).

Ia mengungkapkan, tunggakan senilai Rp 35 miliar tersebut, sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir. Menurut dia, hal tersebut terjadi akibat banyak peserta yang menjadi peserta BPJS saat butuh saja. “Ini terjadi juga secara nasional,” ujarnya.

Ia berharap, tunggakan tersebut segera diselesaikan. Jika tidak, kemungkinan RSDP berutang ke bank. “Karena, saya harus membayar tenaga kontraknya saja hampir 50 persen. Itu kan dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bukan dari pemda,” ucapnya.

Jika memang tidak ada anggaran untuk membayar obat dan tenaga kontrak tersebut, dia terpaksa berutang ke bank. Hanya saja untuk bunga harus dibayar oleh BPJS.

“Jadi, kalau memang terpaksa. Kalau memang bupati setuju, dewan setuju, saya harus ngambil keputusan untuk utang ke bank. Tapi, dengan catatan bank itu ada yang memberikan bunga tidak lebih besar dari bunga denda yang dibayarkan BPJS. Kalau lebih besar dari itu saya gak mau,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Mansur Barmawi menuturkan, jika hingga akhir tahun klaim layanan BPJS belum juga dibayarkan, pihaknya akan memanggil pihak BPJS Kesehatan. Ia menilai, persoalan tersebut berdampak terhadap komposisi realisasi pendapatan.

“Klaim yang diajukan ke BPJS ini seharusnya tidak mengalami tunggakan seperti ini. Kami berharap kepada BPJS untuk segera menyelesaikan tunggakan, supaya RSUD ini tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” katanya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here