Tujuh Parpol Ajukan PHPU, Hasil Pemilu 2019 di Banten Dibawa ke MK

SERANG, (KB).- Sejumlah hasil pemilu 2019 di Banten dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) yang diajukan tujuh partai politik (parpol) sampai Kamis (23/5/2019), lokasi kejadian PHPU terdiri atas Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, PHPU diajukan tujuh partai politik (parpol) yaitu PDIP, PAN, Golkar, Hanura, Berkarya, PKB, dan Demokrat. Jumlah parpol yang mengajukan PHP ke MK terhimpun dari informasi yang masuk sampai kemarin.

‚ÄĚLokus PHP terdiri atas, PDIP di Tangerang Selatan, Hanura di Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, Berkarya di Pandeglang, PAN di Kabupaten Serang, Demokrat di Pandeglang. Sementara untuk parpol lainnya belum diketahui. Selain PHPU oleh parpol, terdapat juga PHPU oleh Caleg DPRD Kota Cilegon dari Partai Demokrat, Sanudin,” kata Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi, Jumat (24/5/2019).

Ia mengatakan, objek PHPU parpol peserta Pemilu serentak 2019 di MK berupa SK penetapan perolehan suara KPU dengan termohon KPU RI, pihak terkait peserta pemilu lain dan pemberi keterangan Bawaslu. “Bawaslu memberikan keterangan mulai dari pencegahan, pengawasan, tiap tahapan, penanganan pelanggaran dan sengketa,” ujarnya.

Parpol sebagai pemohon, diberikan waktu membantah SK perolehan KPU dengan bukti-bukti yang disampaikan. “Membawa bukti-bukti untuk membatalkan SK tersebut disampaikan,” tutur mantan Ketua KTP Lebak ini.

Pengajuan PHPU untuk pileg dibuka dari 21 sampai 24 Mei pukul 01.46. Sementara, untuk pilpres 21 sampai 24 Mei pukul 24.00. Pemeriksaan permohonan untuk pileg dilakukan dari 21 sampai 27 Mei 2019.

“Perbaikan kelengkapan permohonan dari 28 sampai 31 Mei 2019. Pemeriksaan persidangan 15 sampai 30 Juli 2019. Untuk pilpres, pemeriksaan persidangan akan berlangsung pada 17-24 Juni 2019. Sedangkan 25-27 Juni 2019 rapat musyawarah hakim dan 28 Juni 2019 sidang pengucapan putusan,” ujarnya.

Meski pendaftaran pengajukan PHP untuk pileg sudah ditutup, akan tetapi biasanya pendaftaran akan tetap diterima. “Dan baru akan diputuskan di sidang pendahuluan. Untuk melihat pemohon dapat di website MK,” ucapnya.

Dugaan penggelembungan

Sementara itu, Ketua Bapilu DPD Demokrat Banten Azwar Anas membenarkan, pihaknya sudah melayangkan permohonan PHPU ke MK. Materinya dugaan penggelembungan suara di dapil I DPRD Kota Cilegon. Dugaan penggelembungan suara, membuat partainya tidak mendapatkan kursi di dua dapil tersebut.

“(DPRD) provinsi sama, kita lihat ada dugaan penggelembungan, tapi nanti kita pastikan. Benar-benar harus dicermati,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya juga berencana menyampaikan PHP untuk DPRD Banten dapil Kota Serang. “Karena waktunya enggak keburu. Untuk Pileg itu ternyata semalam (kemarin) tutup jam 1-an,” tuturnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris DPW Partai Berkarya Banten Al-Fauzi Salam. Pihaknya juga sudah mengajukan PHPU ke MK. Materinya terkait perolehan suara di salah satu kabupaten/kota di Banten.”Gugatan (PHP) sudah masuk kemarin,” ujarnya.

Secara terpisah, anggota KPU Banten Masudi menuturkan, PHPU membuat penetapan perolehan kursi dan nama caleg terpilih pada lokus PHPU harus ditunda sampai PHPU selesai. KPU akan memberikan edaran mana saja daerah yang tidak ada PHPU. “Nanti ditetapkan perolehan kursi partai dan caleg terpilih,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here