Tsunami Selat Sunda, Kerugian Infrastruktur Rp 8,1 Miliar

PANDEGLANG, (KB).- Tsunami Selat Sunda yang terjadi Sabtu (22/12/2018) lalu tidak saja menelan korban jiwa dan memporak-porandakan ribuan rumah. Namun, akibat bencana tersebut berdampak kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan hingga menimbulkan kerugian Rp 8,1 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Girgijantoro mengatakan, fasilitas infrastruktur yang rusak terdapat di Kecamatan Sumur tepatnya di ruas jalan Sumur-Taman Jaya pada kilometer 6,5 hingga 7,5 dan kilometer 14 sampai 16. Kondisi kedua jalan tersebut tergolong rusak berat dan jika dihitung tingkat kerusakannya mencapai Rp 8,1 miliar.

“Kemudian, ada 7 jembatan di ruas jalan milik kabupaten mengalami kerusakan dan 2 jembatan lain di jalan provinsi juga perlu diperbaiki akibat terdampak tsunami,” kata Kepala DPUPR, Girgijantoro kepada Kabar Banten, Jumat (4/1/2019). Menurut dia, bencana tsunami yang tidak diawali dengan gempa membuat infrastruktur rusak di beberapa kecamatan.

“Karena tsunami ini tidak diawali gempa bumi, maka kerusakannya tidak banyak untuk jalan dan jembatan,” tuturnya. Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan pendataan untuk menyusun rencana aksi. Jika sudah selesai, rencana aksi itu akan disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendapatkan perbaikan.

“Nanti, tim akan menyusun rencana aksi termasuk dari BNPB. Jika rencana aksi sudah selesai, baru pengajuan anggaran disampaikan. Rehabilitasi akan dilakukan menunggu anggaran bantuan dari pusat,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan soal permukiman warga yang rusak akibat gelombang tsunami. Menurut Syarif, saat ini pemerintah sedang fokus membenahi kerusakan fasilitas baik jalan dan jembatan.

Penanganan jangka pendek yang dilakukan DPKPP yakni memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi di sejumlah pengungsian. Untuk itu, pihaknya terus menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk menambah fasilitas sanitasi seperti tangki air dan toilet portable.

“Jangka pendeknya, kami dapat pinjaman toilet keliling dan tangki air. Kami dapat dukungan dari PDAM. Untuk toilet kami meminta penambahan agar lebih memadai,” tutur Syarif.

Syarif memastikan, rehabilitasi permukiman warga nantinya akan dibuat seperti semula, bahkan akan memperhatikan ruang terbuka hijau. “Domain kita ini kan permukiman, jadi kami pikirkan air dan sanitasinya. Jadi, nanti baik yang baru maupun kondisi lama, tetap akan kami pikirkan dan layanan dasar harus menjadi prioritas,” tuturnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here