Selasa, 11 Desember 2018

Triwulan III 2018, Nilai Investasi di Kota Serang Turun

SERANG, (KB).- Nilai investasi di Kota Serang pada triwulan III 2018 mengalami penurunan dibandingkan triwulan III 2017. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang, tercatat penurunannya mencapai Rp 843 miliar.

Sekretaris DPMPTSP Kota Serang, Wahyu Nurjamil mengatakan, pada 2017 dari target Rp 3 triliun, terealisasi Rp 3,218 triliun pada triwulan III dan sampai akhir tahun mencapai Rp 4,643 triliun. Sementara, pada 2018 di triwulan III nilai investasi baru tercapai Rp 2,375 triliun dari target Rp 3,2 triliun.

“Adanya penurunan ini disebabkan, karena ada peralihan sistem perizinan, yang semula menggunakan sistem Permadani, beralih ke sistem perizinan Online Single Submission (OSS), yang sudah dimulai secara nasional sejak awal pekan kedua Juli 2018,” katanya kepada wartawan, Ahad (18/11/2018).

Ia menuturkan, Pemerintah Pusat menerapkan sistem OSS, gar pengurusan izin semua sektor usaha bisa diproses dengan cepat dan terintegrasi. Sistem tersebut, memungkinkan Pemerintah Pusat juga bisa mengawasi proses pengurusan setiap perizinan di semua daerah Indonesia.

Pengusaha bisa mengurus perizinan dari mana saja, tak perlu datang ke instansi PTSP sebagaimana sistem perizinan manual. Mereka juga dapat mengikuti perkembangan proses perizinannya secara online. “Adanya peralihan sistem ini, sempat ada kendala dalam pencapaian target, sempat off selama 2 bulan, karena ada migrasi sistem OSS. Adanya migrasi sistem ini, semua proses perizinan sempat ditunda,” ujarnya.

Menurut dia, di sisa waktu yang beberapa bulan lagi ini, pihaknya akan terus berusaha dengan melakukan berbagai inovasi, agar bisa tercapai target. Ia optimistis, sampai akhir tahun bisa mencapai target. “Mudah-mudahan di sisa waktu yang ada ini dapat tercapai, karena laporan Oktober belum direkap dan masih ada beberapa perusahaan yang mau mengurus dan memperpanjang izin,” ucapnya.

Kabid Penanaman Modal, Kiki Baihaqi mengatakan, pengalihan sistem ke OSS tersebut, diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada peralihan sistem tersebut, perizinan, seperti SITU, SIUP, dan TDP dikeluarkan atau diterbitkan langsung dari Kementerian Bidang Perekonomian.

“Dengan peralihan ini, kami belum punya akses, ini berpengaruh pada investasi, karena datanya belum bisa merekap realisasi Juli-September,” tuturnya. Selain itu, untuk izin prinsip dihapus dan diganti menjadi izin nomor induk berusaha (NIB). (TM)*


Sekilas Info

Penyertaan Modal Bank Banten Terancam Jadi Silpa

SERANG, (KB).- Penyertaan modal untuk PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten Tbk (Bank Banten) terancam menjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *