Minggu, 23 September 2018

TPP Diganti Tunjangan Kinerja

TAHUN ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan mengganti sistem tunjangan penghasilan pegawai (TPP) menjadi Tunjangan kinerja (Tukin). Pada sistem ini, petugas kepegawaian di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Cilegon Mahudin mengatakan, sistem Tukin sedang dipersiapkan bagian organisasi Setda Pemkot Cilegon. Ia meyakini perubahan sistem ini dapat memengaruhi peningkatan disiplin pegawai. “Kalau pakai Tukin, ASN yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak akan mendapatkan tunjangan. Sebab, hak ASN yang satu ini bergantung dari mereka sendiri, apakah melaksanakan kewajibannya atau tidak,” ujarnya.

Menurut dia, pada sistem ini kelas jabatan akan disesuaikan dengan hasil analisa jabatan (anjab). Anjab sendiri, lanjut Mahmudin, sedang dipersiapkan oleh bagian organisasi. “Dalam waktu dekat, anjab akan selesai disusun bagian organisasi. Jika selesai, Tukin akan diberlakukan,” tuturnya.

Hal itu dibenarkan Asda III Setda Pemkot Cilegon Dana Sukajsani. Ia mengatakan, bagian organisasi memang sedang melakukan tahapan untuk penyusunan remunerasi atau Tukin. “Sekarang memang sedang disusun,” ucapnya. Terkait kapan pelaksanaannya, ia menjelaskan, proses ini masih lama. Karena saat ini bagian organisasi baru sampai tahap penyusunan kelas jabatan dan pembuatan sistem aplikasi manajemen pegawai (Samawa).

“Aplikasi ini merupakan integrasi antara anjab, ABK (Analisa Beban Kerja), Evjab (Evaluasi Jabatan) dan sasaran kinerja pegawai, sebagai instrumen penentu besaran Tukin yang akan diterima setiap bulannya,” tuturnya. Ke depan, kata dia, tunjangan yang diterima bisa saja menjadi fluktuatif, karena dihitung berdasarkan capaian kinerja pegawai setiap bulan. “Untuk pegawai yang rajin, bisa saja Tukin yang diterima akan sama sesuai harga jabatan di kelas atau di peringkatnya. Tapi bagi pegawai yang malas, akan fluktuatif berdasarkan capaian kinerja,” katanya.

Sistem ini akan dilaksanakan setelah semua perangkat siap dan akan diujicobakan selama tiga bulan. Barulah setelah selesai dan siap untuk digunakan, diserahkan ke BKPP untuk pelaksanaannya.
Sementara itu Kasubag Kelembagaan dan Anforjab pada bagian organisasi Ipung E Setianingrum mengatakan, berdasarkan Pasal 79 UU ASN pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada ASN serta menjamin kesejahteraan ASN.

Sedangkan gaji yang dimaksud ini dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. “Bertahap itu maksudnya dari proses perubahan sistem penggajian kalau dulu berbasis pangkat golongan dan masa kerja kini ke sistem berbasis harga jabatan,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, memerlukan kesiapan penyusunan peta jabatan dan analisis harga jabatannya secara menyeluruh sehingga dibutuhkan waktu yang cukup. “Tahapan itu kini sudah memasuki ke tahapan penyusunan kelas jabatan melalui kegiatan Evjab. Setelah kami selesai menyusun dokumen Anjab dan ABK dengan Output Peta Jabatan,” ucapnya.

Menurut Ipung, korelasi antara anjab, evjab dan remunerasi adalah, jika analisis jabatan memuat informasi jabatan yang lengkap dan akurat yang akan digunakan sebagai dasar melaksanakan evaluasi jabatan. Sementara evaluasi jabatan lebih difokuskan untuk menentukan bobot, peringkat serta klasifikasi jabatan. “Hasil evalusi jabatan yang berupa klasifikasi dan peringkat jabatan ini yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penetapan remunerasi (gaji dan atau tunjangan kinerja) pegawai,” tuturnya. (Sigit Angki Nugraha)***


Sekilas Info

Guru Harus Bisa Meningkatkan Potensi

CILEGON, (KB).- Seluruh guru khususnya di Kecamatan Citangkil yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) …

One comment

  1. Ass.Wr.Adanya perubahan sistem penggajian baru ASN Merupakan salah satu efesiensi keuangan Negara ,mengapa jawabnya yang tidak bekerja dengan baik tidak akan menerima gaji sesuai harapan mereka amiiin semoga kebijakan seorang Presideng yang terpilih mampu menjaga kebijakan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *