TP4D Kejari Cilegon Dibubarkan

CILEGON, (KB).- Kejaksaan Agung secara resmi membubarkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon. Meskipun begitu, Kejari Cilegon tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Kepala Kejari (Kajari) Cilegon Andi Mirnawati saat dikonfirmasi, Rabu (4/12/2019) membenarkan hal tersebut. Menurut dia, pembubaran TP4D, adalah keputusan Jaksa Agung yang harus ditaati. Meskipun telah dibubarkan, Kejari Cilegon masih melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang belum terselesaikan di 2019 ini.

“Kegiatan yang sudah kami kawal, jika belum selesai tetap kami awasi. Sementara di 2020 nanti, kami tidak lagi menggunakan TP4D dalam melakukan pengawasan,” katanya.

Ia menuturkan, TP4D Kejari Cilegon terbentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015. Lalu, disusul keluarnya Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4 Kejaksaan Republik Indonesia.

“Itu merupakan dasar bagi kami menindaklanjuti dengan pembentukan TP4D,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Cilegon Hasan Asyari menuturkan, fungsi pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah, tetap dilakukan pihaknya.

Kejari Cilegon akan mengoptimalkan kembali fungsi intelijen, pidana khusus, serta perdata dan tata usaha negara. “Jadi, kembali seperti sebelumnya,” tuturnya.

Ia sedang mengevaluasi kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Jika mendapatkan temuan, kata dia, akan dilaporkan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here