Tolak Pembongkaran Makam, Warga dan Satpol PP Bentrok

Menolak penggusuran lahan yang sudah 92 tahun dijadikan makam, puluhan warga Koang Jaya dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang terlibat bentrok, Selasa (15/10/2019).*

TANGERANG, (KB).- Menolak penggusuran lahan yang sudah 92 tahun dijadikan makam, puluhan warga Koang Jaya dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang terlibat bentrok, Selasa (15/10/2019).

Bentrok terjadi saat proses eksekusi Makam Wareng yang berada di Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci tidak menghasilkan mufakat dengan Pemkot Tangerang dalam hal tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dalam aksi penolakan eksekusi tersebut, petugas Satpol PP dengan warga terlibat adu jotos hingga mengakibatkan sejumlah korban luka-luka. Kondisi tersebut, terjadi warga bersikeras menolak penggusuran tanah wakaf yang berdiri sejak zaman kolonial tersebut.

Sementara, petugas tetap memaksa membongkar makam. Petugas kemudian mengerahkan alat berat untuk mengeksekusi makam secara paksa. Warga kemudian mengadang petugas yang membongkar tenda dan pintu beton penghalang makam.

Pantauan Kabar Banten, korban luka luka berasal dari pihak warga dan Satpol PP. Sebelumnya para warga membuat tenda untuk bertahan. Tidak hanya itu, spanduk bertuliskan “Penjajah saja mengganti makam kami. Pemkot Tangerang mau merampas” terbentang di pagar yang telah dibuat warga.

Ketua Tim 9 Fakhruddin yang dipercaya warga untuk mengawal kasus tersebut mengatakan, ada korban saat bentrok terjadi. “Warga kami ada yang mengalami luka-luka. Karena, sejak awal dari pihak kami tidak ada yang menyerang. Kami hanya mempertahankan makam ini,” katanya.

Ia menuturkan, negosiasi antara warga Koang Jaya dengan Pemkot Kota Tangerang atas rencana eksekusi Makam Wareng di Koang Jaya tak menemukan titik temu. “Hasilnya negosiasinya deadlock,” ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa warga bersikukuh mempertahankan makam yang merupakan warisan leluhur sejak zaman kolonial. Maka, ucap dia, warga tidak rela bila telah merawat makam selama 92 tahun, tetapi tiba-tiba digusur paksa. “Oleh karena itu, saya berpesan ke kepolisian dan tentara harus bertindak netral, karena ini bukan keputusan pengadilan, tapi hanya klaim sepihak,” tuturnya.

Dalam proses negosiasi, perwakilan warga berinteraksi dengan Camat Karawaci Tihar, pihak Dinas PUPR, dan Dinas Sosial. “Kami berupaya keras, agar tanah tersebut yang akan digunakan untuk jalan sekitar 2.000 meter untuk penggantian. Namun, pemkot mengabaikan perjuangan orangtua kami,” katanya.

Ia mengungkapkan, Pemkot Tangerang tak setuju atas keinginan warga yang memohon untuk disediakan lahan makam baru jika Makam Wareng digusur. Selain itu, lanjut dia, warga menilai, jika Pemkot Tangerang tidak memandang lagi sejarah masa lalu. “Pemkot telah mengabaikan kuburan-kuburan orangtua kami. Mereka bersikukuh, karena kami tidak punya legalitas, sehingga memaksa penggusuran tanpa penggantian,” ujarnya.

Padahal, dia menyebutkan, tidak hanya warga, Pemkot Tangerang juga tidak memiliki legalitas atas aset tersebut. “Sekarang Dinas PUPR mengeksekusi pagar itu haknya apa? Nyatakan di depan kami, kalau punya legalitas. Kalau hak negara, nyatakan ada proses administrasi. BPN lah yang menentukan ini hak siapa sesuai dengan UU Pokok Agraria. Tapi ini tidak diambil langkah, oleh karena itu, tindakan PUPR, menurut saya, ini tindakan pidana, perusakan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Tangerang Agus Hendra Fitrahiyana mengklaim, bahwa pihaknya sudah melayangkan surat peringatan ketiga dalam rencana eksekusi tanah wakaf.

Bahkan, dialog-dialog dalam melakukan persetujuan bersama juga telah dilakukan. Tetapi, tak menemukan titik terang. “Kami sudah melalui beberapa tahapan dari mulai tahap pertama sampai ketiga. Dialog juga sudah dan hari ini sesuai dengan rencana, yaitu penertiban di Pemakaman Wareng,” tuturnya.

Sehingga, kata dia, pihaknya terpaksa membongkar Makam Wareng, karena warga tak dapat memperlihatkan legalitas pemakaman yang berdiri sejak zaman kolonial tersebut.

“Warga merasa, bahwa ini tanah milik mereka. Kamis sudah memberi kesempatan, agar mereka bisa menyampaikan bukti-bukti kepemilikan dan lain sebagainya, sampai dengan saat mereka tidak bisa membuktikan. Kami tidak bisa melakukan ganti rugi, karena tanah ini bukan milik mereka,” ujarnya.

Geruduk kantor kelurahan

Sementara, pascabentrok dengan Satpol PP, puluhan waga Koang Jaya menggeruduk kantor kelurahan setempat, di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Demonstrasi warga bergeser ke kelurahan, karena Makam Wareng telah dibongkar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

Warga memaksa lurah setempat untuk menemui mereka. Namun, keinginannya tidak dipenuhi pihak kelurahan. Merasa kesal tuntutannya tak ditanggapi, warga melontarkan umpatan kepada pejabat kelurahan. “Lurah banci, lurah banci!,” ucap warga di depan kantor kelurahan.

Perwakilan warga Fakhruddin mengatakan, pihaknya meminta Pemkot Tangerang untuk menyediakan makam baru jika Makam Wareng dibongkar. “Kami hanya minta tanah diganti tanah, bukan uang,” tutur Ketua Tim 9 tersebut.

Ia menegaska, jika Pemkot Tangerang bertindak radikal. Sebab, mengeksekusi makam tanpa menyetujui hak warga. Oleh karena itu, warga akan menempuh jalur konstitusional atas pembongkaran paksa tersebut. “Kami akan class action. Kami akan upayakan secara hukum, adukan, dan laporkan hal ini kepada kepolisian, agar diproses,” katanya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here