Selasa, 19 Juni 2018

Tingginya Alokasi BOS untuk Ulangan Umum, Aparat Didesak Turun Tangan

LEBAK, (KB).- Sejumlah elemen mendesak aparat penegak hukum menyelidiki tingginya biaya ulangan umum (Ulum) di Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak. Hal itu beralasan selain agar menjadi terang benderang juga menimbulkan efek jera terhadap oknum yang melakukan praktik “aji mumpung” dari kegiatan yang didanai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Salah seorang tokoh muda Lebak bagian Selatan (Baksel), Nurwan mengatakan, pengalokasian biaya ulum dari dana BOS oleh pihak sekolah yang pelaksanaannya dikoordinir oleh organ intern di antaranya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) rentan terjadi penyimpangan yang menyebabkan terjerumusnya para pendidik seperti kepala sekolah dan guru.

”Kebutuhan biaya untuk ulum di sekolah khususnya yang ada di Baksel, kami kira tidak akan jauh berbeda karena semua sekolah hampir sama. Kalau dalam penganggaran berbeda jauh patut diduga ada yang janggal,” katanya.

Perbandingan biaya yang cukup jauh antara SD di Kecamatan Banjarsari, Malingping dan Wanasalam, lanjut Nurwan, harus disikapi serius oleh pihak berkompeten atau bahkan aparat penegak hukum.

”Informasinya biaya Ulum SD di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Wanasalam per siswa dialokasikan dari dana BOS sebesar Rp 6.500, di Malingping sebesar Rp 10.000 dan tertinggi di SD di lingkungan UPTD Kecamatan Banjarsari yakni Rp 15.000. Pertanyaannya apakah ulum di SD di lingkungan UPTD Kecamatan Banjarsari diselenggarakan secara luar biasa sementara di SD di Kecamatan Wanasalam alakadarnya,” ujarnya.

Baca Juga: Alokasi BOS untuk Ulangan Umum Disoal

Nurman menuturkan, kebutuhan untuk ulum ditiga kecamatan tersebut tidak akan beda jauh karena yang dibutuhkan untuk penyelenggaraannya hampir sama di antaranya pembuatan soal, penggandaan soal dan pengawasan jalannya ulum.
Hampir senada dikatakan salah seorang aktivis mahasiswa, Malik. Ia mengatakan, agar persoalan biaya ulum yang perbedaannya sangat mencolok itu menjadi terang benderang pihaknya meminta aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan tidak tinggal diam.

”Jika terbukti ada aji mumpung dibalik pengalokasian biaya ulum dari BOS yang perhitungannya per siswa, tentunya kami sangat berharap diusut tuntas agar ke depan dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah aman dari oknum,” ucapnya.

Ditegaskan Malik, pihaknya akan melakukan investigasi atas pernyataan ketua MKKS bahwa biaya ulum persiswa Rp 15.000 dari dana BOS untuk penyelenggaraan ulum yang lebih berkualitas sehingga untuk penggandaannya dilakukan di percetakan.
Sementara itu, Ketua MKKS Kecamatan Banjarsari, Sumitra kepada Kabar Banten melalui sambungan telepon genggam kepala UPTD Kecamatan Banjarsari, Toni mengatakan, uang yang dihimpun pihaknya untuk Ulum bukan dari para siswa melainkan dianggarkan dari dana BOS per siswanya sebesar Rp 15.000. (DH)*


Sekilas Info

Puncak Arus Mudik, 45 Ribu Pemudik Gunakan Kereta Api

LEBAK, (KB).- Memasuki H-5 Lebaran, pemudik yang menggunakan jasa angkutan Kereta Api (KA) melalui Stasiun …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *