Tindak Lanjuti Temuan BPK, Pemprov Banten Benahi Data Base Barang Persediaan

SERANG, (KB).- Pemprov Banten benahi database barang persediaan secara simultan dan bertahap hingga melakukan dan pendampingan pelatihan menerus, sebagai upaya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk mempermudah kontrol barang persediaan, pemprov juga menerapkan aplikasi sistem informasi aplikasi persediaan (SIAP) untuk manajemen barang persediaan.

Pelaksana tugas (Plt) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, penerapan SIAP merupakan tindak lanjut atas temuan BPK RI atas LHP LKPD tahun anggaran 2018. Sebab, sedikitnya ada enam poin temuan BPK yang berkaitan BMD.

Pertama, pengurus barang/pengurus barang pembantu/pembantu pengurus barang tidak tertib dalam pelaporan barang persediaan. Kedua, pencatatan mutasi persediaan pada kartu stok tidak mukathir. Ketiga, belanja barang dan beban persediaan dalam laporan keuangan tidak memberikan informasi yang handal.

Keempat, OPD tidak tepat waktu dalam memberikan laporan barang persediaan per-triwulan. Kelima, pengurus pembantu/permbantu pengurus barang kurang memahami dalam kelompok jenis barang persediaan. Terakhir, masih terdapat barang usang/rusak yang belum dimusnahkan di OPD.

“Terhadap permasalahan persediaan barang tersebut, Pemerintah Provinsi Banten berupaya agar pengelolaan persediaan barang menjadi baik dan tertib,” katanya, saat kegiatan rekonsilisasi barang persediaan semester I tahun anggaran 2019 di Aula Kantor BPKAD, KP3B, Kota Serang, Senin (22/7/2019).

Selain menerapkan SIAP, kata dia, ada juga upaya yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK. Diantaranya pembenahan database barang persediaan secara simultan dan bertahap, serta melakukan dan pendampingan pelatihan menerus.

“Pelatihan diberikan kepada pengurus terus secara barang/pengurus pembantu/ barang pembantu pengurus barang, agar disiplin pelaporan dan barang persediaan. Selanjutnya, melakukan penyempurnaan/pengembangan aplikasi persediaan,” ucapnya.

Ia mengatakan, saldo awal barang persediaan TA 2019 Pemprov Banten senilai Rp 147.695.699.165,92, pagu anggaran 2019 senilai RP 136.368.399.103,00 dan realisasi anggaran per 1 Januari sampai 30 Juni 2019 senilai 44.958.860.039,00.

“Kunci dari pada penyelesaian permasalahan adalah komitmen, dipelukan komiten yang kuat para pihak terkait. Di samping itu kita juga harus konsisten melaksanakannya. Semua itu memerlukan kerja keras, dan dituangkan melalui program kegiatan yang berkesinambungan,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here