Tindak Lanjut Temuan BPK, Dewan Panggil Sejumlah OPD Pemprov Banten

SERANG, (KB).- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten terkait temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2017.

“Di hari yang sama (pengumuman LHP BPK) langsung kami panggil OPD terkait,” kata Ketua Harian Banggar DPRD Banten Budi Prajogo kepada wartawan, Rabu (30/5/2018).

Budi mengatakan, pemanggilan OPD tersebut untuk memastikan temuan BPK ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditentukan. OPD yang memenuhi panggilan antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Inspektorat, Dinas PUPR, dan BPKAD.

“Kami harus pastikan temuan itu ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sehingga ke depan akan lebih kecil lagi temuannya. Yang kemarin tidak datang itu DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan). Nanti kita panggil lagi saat finalisasi tanggal 6 Juni,” ujarnya.

Budi mengungkapkan, berdasarkan LHP BPK diketahui tidak hanya tiga temuan yang diungkap dalam paripurna istimewa kemarin. Ada temuan-temuan lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal.

“Biasanya kalau bahasa auditor itu menyampaikan yang sifatnya material yang besar. Lain-lain (temuan) ada, tetapi tidak terlalu besar dan sebagian besar sudah diselesaikan,” ucap politisi PKS ini.

Baca Juga: Temuan BPK Atas LKPD Pemprov Banten 2017

Informasi yang diperoleh, salah satu temuan lainnya yaitu terkait kurang potong pajak penghasilan (PPh) 21 atas honorarium dokter RSUD Banten sebesar Rp 106.525 juta. “Ada pajak yang tidak dipotong oleh RSUD, tapi sudah dibayarkan. Sudah dimasukkan ke kas daerah. Istilahnya kurang potong pajaknya,” tuturnya.

Sementara soal temuan di Disdikbud, Budi menjelaskan, hal tersebut berkaitan dengan penerimaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana hibah. Misalnya sekolah dapat hibah, BOS. Kalau hibah itu kan satu saja. Itu di administrasi sekarang kan masuknya hibah. Kemudian ada hibah lagi, tapi tidak untuk hal yang sama. Itu yang dimaksud BPK penatausahaan yang tidak tertib karena ada dua kali hibah di tempat yang sama.

Sementara temuan di DKP menurutnya sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian keuangan negara sebesar Rp 65 juta. “Potensi kerugian itu yang (temuan) di DKP, tapi sudah dikembalikan ke kas daerah, di bawah 100 juta,” ujarnya.

Mengultimatum

Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah mengatakan, pascapengumuman LHP BPK tersebut, ditindaklanjuti Banggar dengan membuat panitia kerja. “Nantinya akan mengeluarkan rekomendasi untuk bagaimana dinas terkait yang ada temuan BPK untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Asep juga mengultimatum OPD-OPD yang terdapat temuan agar serius menindaklanjuti rekomendasi BPK maupun DPRD.”Harus segera disikapi. Apa yang disampaikan DPRD tentu objektif berdasarkan data. Kalau dikasih deadline saja tidak tepat waktu, mau diapain lagi. Kepala dinas kan enggak kerja sendiri, ada kabid, kasinya. Kalau tidak bisa mengerjakan, ya sudah angkat bendera putih saja. Akui bahwa saya tidak sanggup, begitu,” kata Asep.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total ada enam temuan BPK berdasarkan buku II (memuat LHP atas Sistem Pengendalian Intern) dan buku III (memuat LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan). Pada Buku II, ada tiga temuan atau permasalahan.

Pertama, evaluasi permohonan belanja bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH) belum memadai. Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai pelaksana dan pengendali.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, sebanyak enam penerima bansos rehabilitasi sosial RTLH memiliki rumah diatas tanah milik orang lain. Selain itu, ada salah satu penerima bansos RTLH yang ternyata memiliki dua rumah.

Masalah tersebut dinilai BPK mengakibatkan bantuan sosial atas RS-RTLH berpotensi tidak tepat sasaran dan disalahgunakan. Temuan kedua yaitu penyajian nilai aset tetap tidak melalui satu database SIMDA BMD. Ketiga, aset tetap atas pelimpahan kewenangan personel, pendanaan, saran dan prasarana serta dokumen (P3D) belum seluruhnya diinventarisasi.

Selanjutnya, pada buku III disebutkan ada tiga temuan. Pertama, penerimaan bunga tabungan rekening dana BOS sekolah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp 47.128.172. BPK menyatakan, Bendahara BOS tidak mengetahui bahwa bunga tabungan dana BOS tidak dikenakan pajak dan tidak pernah menanyakan masalah tersebut kepada pihak bank.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Disdikbud agar memerintahkan bendahara dan manajer BPS lebih memahami aturan tentang pajak penghasilan dan intensif memantau dana BOS di rekening penampungan sekolah-sekolah.

Kedua, honorarium/upah dokter RSUD Banten kurang potong PPh 21 sebesar Rp 106.525.000. Ketiga, penatausahaan hibah pada Disdikbud tidak tertib, dan keempat, ketidaksesuaian spesifikasi atas paket pengadaan bangunan gedung garasi/pool pada DKP banten sebesar Rp 65.532.691.

Inventarisasi aset

Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten akan menuntaskan inventarisasi aset terkait dengan pelimpahan kewenangan SMA/SMK pada 2018 agar tidak menjadi temuan BPK dalam LHP tahun berikutnya.

Kepala DPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya mengatakan, hasil serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dalam rangka pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Dari beberapa aset tersebut, masih ada yang belum selesai. “Target tahun ini kita selesaikan. Sekarang ini tugasnya Dinas Pendidikan bersama SMA/SMK untuk melakukan pendampingan,” katanya.

Dari beberapa kelompok aset, seperti bangunan/gedung, mesin, lahan, dan aset lainnya, paling sulit dalam menginventarisasi aset tersebut. Di antaranya, buku-buku karena catatan dan di lapangan harus sesuai dengan judul serta jenis bukunya.”Sebenarnya yang belum itu yang Tahun 2015 ke belakang. Kalau Tahun 2016 dan 2017 sudah selesai,” ujar Nandy.

Pihaknya meminta Dinas Pendidikan dan SMA/SMK serta dukungan kabupaten/kota untuk bersama melakukan inventarisasi aset terebut secara baik. Dengan demikian, saat nota kesepahaman pelimpahan aset tidak ada lagi persoalan-persoalan di kemudian hari, termasuk temuan BPK.

“Ini butuh kebersamaan semua pihak terkait. Makanya kami sudah berkirim surat ke Dinas Pendidikan dan SMA/SMK untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini,” ucap Nandy Mulya. (RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here