Senin, 18 Februari 2019

Tiga Perusahaan disanksi Administratif

SERANG, (KB).- Sebanyak tiga perusahaan yang diduga membuang limbah ke aliran Sungai Cidurian telah diberikan sanksi administratif untuk memperbaiki saluran pembuangan limbahnya. Ketiga perusahaan tersebut diberikan waktu hingga 23 Agustus untuk memperbaiki saluran pembuangan limbahnya.

Kepala bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada DLH Kabupaten Serang Neni Nuraeni mengatakan, pada Minggu lalu pihaknya sudah memberikan surat teguran kepada tiga perusahaan tersebut. “Surat teguran itu isinya perintah perbaiki IPAL dan jangan membuang limbah ke sungai. Intinya kesitu. Apabila tidak mengindahkan bisa saja naik jadi sanksi paksaan pemerintah,” ujarnya kepada Kabar Banten, Senin (13/8/2018).

Neni menjelaskan, ketiga perusahaan itu adalah PT Transutatek di bidang ekstil, PT Berkah Manis Makmur (BMM) yang memproduksi gula dan PT Mitra Texindo yang bergerak di bidang jasa pencelupan warna saja. “Ketiganya di Jawilan dan membuangnya ke Cidurian. Kalau Ciujung masih dalam tahap pengujian, karenakan di lab itu tidak bisa secepat itu karena ada beberapa parameter yang harus di uji. Menunggu kabar berikutnya dari hasil lab,” tuturnya.

Ia mengatakan, setelah diberikan teguran, pihaknya pun akan terus melakukan pemantauan ke lokasi. Apakah teguran tersebut dilaksanakan atau tidak. “Mudah mudahan mereka mendengar apa yang disampaikan,” katanya.

Pihaknya memberikan waktu hingga tanggal 24 Agustus untuk melakukan perbaikan IPAL tersebut. Jika kemudian teguran dan saran tidak diindahkan, maka bisa saja akan diberikan sanksi paksaan pemerintah atau juga bisa sampai penutupan sementara. “Jadi kita kita lihat dulu teguran itu bisa maksimal. Kalau masih tidak dilaksanakan maka bisa saja naik jadi sanksi paksaan pemerintah tidak menutup kemungkinan penutupan sementara. Jadi ada tahapannya,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Sri Budi Prihasto mengatakan, dari hasil monitoring diketahui ada tiga perusahaan yang harus diberikan sanksi administratif. Perusahaan tersebut terjadi rembes pada pembuangan saluran utamanya. “Jadi diberikan sanksi untuk diperbaiki dulu,” ujarnya.

Budi menjelaskan, jika sanksi teguran itu tidak juga dilakukan maka bisa sampai pada sanksi pemberhentian produksi sementara. Namun untuk saat ini baru langkah administratif baru kemudian paksaan pemerintah dan baru terkahir penutupan sementara. “Kita harus pantau terus, sebenarnya mereka itu harusnya recycle airnya digunakan ulang. Tapi kemarin ada kebakaran cooling water jadi buang limbahnya kesana,” tuturnya. (DN)*


Sekilas Info

Penertiban Bangunan Liar di Kalimati, Warga Ditenggat Hingga Triwulan II

SERANG, (KB).- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang belum menertibkan bangunan tidak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *