Tiga Pejabat Pemprov Banten Diusulkan Mutasi

SERANG, (KB).- Lampiran hasil seleksi mutasi calon pejabat tinggi pratama Provinsi Banten beredar di whatsapp messenger grup (WAG). Dalam lampiran tersebut tertuang tiga nama pejabat setara eselon II Pemprov Banten yang diusulkan dimutasi.

Adapun tiga nama yang terlampir dalam lampiran tersebut yaitu pertama, M Yusuf dari jabatan sebelumnya Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Ekonomi Sekretariat Daerah menjadi Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah.

Kedua, H Tabrani dari jabatan sebelumnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga, Engkos Kosasih Samanhudi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dikonfirmasi, Kepala BKD Banten Komarudin menuturkan, bahwa lampiran tersebut merupakan lampiran surat usulan mutasi ke KASN. “Itu lampiran surat usulan ke KASN,” katanya, Kamis (19/9/2019).

Terkait dua pejabat yang belum dua tahun menduduki jabatan namun sudah diusulkan ke KASN untuk dimutasi, ia mengakui, menurut peraturan perundang-undangan memang tidak boleh. Akan tetapi, kata dia, seluruhnya bergantung dari KASN. Ia mengatakan, alasan tetap mengusulkan karena kebutuhan organisasi. “Kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Namun, Komarudin menjelaskan bahwa nama-nama dalam lampiran yang beredar tersebut sudah tidak relevan. Alasannya karena sudah ada data yang terbaru. Menurutnya, ada data terbaru perihal usulan nama yang dimutasi.

Ia mengatakan, sampai kemarin pihaknya belum mengantongi nama pasti yang dimutasi. Sebab, KASN belum memberikan rekomendasi terhadap usulan tersebut. “Belum ada keputusan, rekom KASN belum ada, SK belum ada, terus apa yang dipersoalkan,” ujarnya.

Diketahui, ada dua nama pejabat dalam lampiran yang belum dua tahun menduduki jabatan. Pertama, H Tabrani yang dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada September 2018. Kedua, M Yusuf dilantik menjadi Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Ekonomi Sekretariat Daerah pada Januari 2018.

Menurut Pasal 116 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan selama dua tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak lagi mematuhi syarat jabatan yang ditentukan.

Kemudian pada ayat 2 disebutkan, pergantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, usulan mutasi pejabat dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. Mengingat banyak jabatan setara eselon II di Pemprov Banten yang mengalami kekosongan. Meski demikian, dia mengaku tak hafal.

“Mutasi kan memang banyak yang kosong. (Jumlah yang diusulkan mutasi) belum tahu, Sekda tanya, saya kan cuma mengarahkan saja. Yang jelas pelantikan dan mutasi tidak bernuansa apapun kecuali dengan kapasitas,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here