Tiga Nama Masih Tertahan di Setneg, Sekda Banten Diputuskan Pasca-Pemilu

SERANG, (KB).- Penentuan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Banten baru bisa diputuskan pascaPemilu 2019. Berkas tiga nama calon sekda yang diusulkan Pemprov Banten, masih tertahan di Sekretariat Negara (Setneg) dan akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo setelah rampungnya penghitungan pesta demokrasi di Indonesia.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, informasi yang ia terima bahwa tiga nama calon sekda yang diusulkan WH masih berada di Setneg dan akan diserahkan ke presiden dalam waktu dekat ini.

“Iya, belum mengerucut ke satu nama. Tiga-tiganya sudah diajukan ke Presiden, tapi masih di Setneg. Jadi, informasinya setelah Pilpres (pemilihan presiden) ini, kita tunggu saja,” kata Komarudin kepada wartawan, Senin (22/4/2019).

Sebagai bahan pertimbangan kepada presiden, kata dia, Setneg akan melampirkan berkas yang dilengkapi dengan hasil kerja dari Tim Penilai Akhir (TPA) seleksi calon sekda. Berdasarkan kebutuhannya, kelengkapan berkas tersebut dilampirkan untuk proses penelusuran rekam jejak dari tiga calon sekda yang diusulkan Pemprov Banten.

“Nanti akan dikonfirmasi oleh tim dari Setneg. Mereka punya Tim Penilai Akhir yang akan melihat rekam jejak masing-masing,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni mendukung tiga nama yang diusulkan Pemprov ke Presiden Jokowi, untuk dipilih menjadi calon sekda. Ia tidak mempersoalkan siapapun yang nantinya akan dilantik menjadi pejabat tertinggi di lingkungan ASN Pemprov Banten tersebut.

“Saya percaya kalau tiga nama itu tidak ada campur tangan atau diintervensi dari siapa pun. Hanya saja, saya berharap sekda yang dipilih nanti, dia harus mampu menciptakan situasi kerja para aparatur yang mumpuni,” ucapnya.

Dalam penentuan Sekda Banten ini, Nuraeni berharap agar sosok yang dipilih bisa membentuk lembaga profesional. Lembaga itu nantinya akan melakukan sertifikasi kepada para pejabat di lingkungan Pemprov Banten.

Agar benar-benar independen, mereka yang masuk di dalam lembaga tersebut harus berasal dari para pakar dan akademisi. Sebab, hasil kerja dari lembaga itu bisa menjadi pertimbangan gubernur dalam penempatan ASN.

“Kalau lembaga ini ada, saya meyakini pembangunan di Provinsi Banten lebih cepat lagi. Kalau sekarang lembaga sertifikasi itu adanya di guru-guru, pendidik. Saya yakin pembentukan lembaga sertifikasi ini adalah jawaban dari keinginan Pak Gubernur juga,” tuturnya.

Diketahui, proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda Banten telah mengerucut kepada tiga nama calon pejabat berdasarkan penilaian tertinggi. Setelah ketiga nama itu lolos seleksi, Pemprov Banten melayangkan usulan pengangkatan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pertanggal 25 Februari 2019.

Dalam surat nomor 800/511-BKD/2019, itu terdapat tiga nama yang diusulkan berdasarkan hasil lelang jabatan. Di antaranya Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Al Muktabar, peneliti riset politik Prof. Lili Romli dan dan Sekretaris KPU Banten Septo Kalnadi. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here