Tiga Daerah Paling Rawan Politik Uang di Provinsi Banten

Sejumlah kerawanan dalam Pemilu 2019 dirilis Bawaslu Banten, di Kantor Bawaslu Banten, Senin (15/4/2019).*

Tiga daerah di Provinsi Banten memiliki tingkat paling rawan politik uang pada Pemilu serentak 2019. Hal itu diketahui melalui pemetaan TPS rawan yang dilakukan Bawaslu Banten, di Kantor Bawaslu Banten, Senin (15/4/2019).

Berdasarkan data indikator politik uang kabupaten/kota yang dirilis Bawaslu Banten, Kabupaten Serang merupakan daerah paling rawan dengan presentase 46,83 persen, disusul Kabupaten Tangerang 24,70 persen, dan Kabupaten Lebak 11,56 persen.

Sedangkan jumlah TPS rawan di Banten sebanyak 11.303, yang tersebar di Kabupaten Lebak 2.157 TPS, Kabupaten Serang 1.131 TPS, Kota Serang 544 TPS, Kota Cilegon 473 TPS, Kota Tangerang 428 TPS, Kota Tangerang Selatan 1.346 TPS, Kabupaten Tangerang 2.779 TPS dan Kabupaten Pandeglang 2.085 TPS.

Dari jumlah ini, Bawaslu merinci kerawanan masing-masing kabupaten/kota berdasarkan indikator kerawanan, yaitu politik uang, ASN, logistik dan penyelenggara pemilu. Selain politik uang, ada juga indikator kerawanan lain yang potensi terjadinya paling tinggi di Kabupaten Serang, yaitu indikator logistik dengan persentase 50,53 persen, indikator ASN 51,12 persen dan penyelenggara pemilu 63,29 persen.

Tidak hanya kabupaten/kota, Bawaslu juga mencatat kecamatan di kabupaten/kota yang memiliki nilai paling rawan. Pertama, Kabupaten Pandeglang berada Kecamatan Mekarjaya dengan nilai 66, Mandalawangi dengan nilai 64, Sumur dengan nilai 66, Cimanggu dengan nilai 58, Kaduhejo dengan nilai 31, Majasari dengan nilai 30, Munjul dengan nilai 22, Labuan dengan nilai 20 dan Keroncong dengan nilai 27.

Kedua, Kota Tangerang Selatan berada di Kecamatan Pondok Aren dengan nilai 107, Pamulang dengan nilai 146, Ciputat dengan nilai 83, Serpong dengan nilai 56, Setu dengan nilai 30, Serpong Utara dengan nilai 44 dan Ciputat Timur dengan nilai 49.

Ketiga, Kota Tangerang berada di Kecamatan Pinang dengan nilai 172, Tangerang dengan nilai 58, Batuceper dengan nilai 15, Benda dengan nilai 38, Neglasari dengan nilai 9, Cipondoh dengan nilai 19, Ciledug dengan nilai 74, Larangan dengan nilai 13, Periuk dengan nilai 19 dan Jatiuwung dengan nilai 16.

Keempat, Kota Cilegon berada di Kecamatan Jombang dengan nilai 151, Cilegon dengan nilai 133, Cibeber dengan nilai 37, Citangkil dengan nilai 31, Ciwandan dengan nilai 42, Grogol dengan nilai 87, Pilomerak dengan nilai 36 dan Purwakarta dengan nilai 42.

Kelima, Kabupaten Tangerang berada di Kecamatan Cisauk dengan nilai 291, Cikupa dengan nilai247, Pasar Kemis dengan nilai 211, Kronjo dengan nilai 143, Teluk Naga dengan nilai 165, Panongan dengan nilai114, Sepatan Timur 198, Pakuhaji dengan nilai 125, Sukamulya dengan nilai 159 dan Balaraja dengan nilai 118.

Keenam, Kota Serang berada di Kecamatan Serang dengan nilai 190, Taktakan dengan nilai 86, Cipocok Jaya dengan nilai 106, Walantaka dengan nilai 94, Kasemen dengan nilai 90 dan Curug dengan nilai 28.

Ketujuh, Kabupaten Serang berada di Kecamatan Padarincang dengan nilai 784, Pabuaran dengan nilai 507, Kragilan dengan nilai 413, Tunjungteja dengan nilai 405, Tirtayasa dengan nilai 238, Puloampel dengan nilai 292, Jawilan dengan nilai 248, Ciruas dengan nilai 289, Bojonegara dengan nilai 376 dan Binuang dengan nilai 280.

Terakhir Kabupaten Lebak berada di Kecamatan Warung Gunung, Cihara, Panggarangan, Bayah dan Gunung Kencana.

Anggota Bawaslu Banten Nuryati Solapari menuturkan, pemetaan TPS rawan merupakan langkah Bawaslu Banten memetakan pengawasan potensi pelanggaran di TPS. “Selama ini memang ada TPS rawan kecurangan dan pelanggaran,” katanya saat ekspose TPS rawan di Sekretariat Bawaslu Banten, Senin (15/4/2019).

Pemetaan TPS rawan dapat menjadi acuan masyarakat dan stakeholder tersebut untuk terlibat melakukan pengawasan. Pemetaan TPS rawan juga dapat dijadikan data berbasis TPS untuk pencegahan pelanggaran di pada hari pemungutan suara Pemilu serentak 2019.

“Pengawasan bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tapi juga beberapa stakeholder dan masyarakat,” katanya.

Ada beberapa indikator TPS rawan versi Bawaslu Banten, yaitu indikator daftar pemilih tetap (DPT), logistik, politik uang, ASN dan penyelenggara. “Pemetaan TPS rawan bawaslu yang membedakan dengan lembaga lain, misalnya polda sudah memetakan TPS rawan, tentu ini jadi pijakan kami dalam menentukan TPS,” ucapnya.

Meski tingkat kerawanan di Banten masih jauh di bawah provinsi lain, namun pemetaan TPS rawan tetap diperlukan untuk acuan mengupayakan pencegahan. Kata dia, masyarakat dapat turut serta melaporkan pelanggaran ke Bawaslu melalui 081114141414.

Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi menuturkan, selain memetakan TPS rawan, jelang pemungutan suara Pemilu serentak 2019 pihaknya juga rutin melakukan patroli pengawasan. Tujuannya untuk mengantisipasi politik uang, kampanye di masa tenang dan politisasi SARA.

“Pada saat hari pemungutan suara tidak boleh ada intimidasi yang menjurus mengganggu hak pilih kelompok sebelahnya. Saksi saja hadir ke TPS tidak boleh memakai atribut,” ujarnya. (Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here