Tiga Daerah Masuk Kabupaten Serang, Dewan Ungkap Atas Kesepakatan Bersama

SERANG, (KB).- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang Zaenal Abidin mengungkapkan, Kabupaten Serang tidak begitu saja memasukkan tiga wilayah, yakni Desa Kaserangan, Beberan, dan Pulo Panjang ke daftar wilayahnya.

Namun, masuknya tiga wilayah tersebut, berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat yang ingin masuk ke wilayah Kabupaten Serang.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Kota Serang menilai, ada permasalahan terkait batas wilayah yang berbeda antara Undang-undang (UU) Pembentukan Kota Serang dan Perda di Kabupaten Serang.

Menurut UU pembentukan Kota Serang, beberapa wilayah yang saat ini masuk Kabupaten Serang seharusnya menjadi wilayah Kota Serang. Wilayah tersebut, di antaranya Pulo Panjang, Beberan, dan Keserangan.

Zaenal Abidin yang juga mantan anggota Pansus pemekaran Kota Serang periode 2004-2009 tersebut menjelaskan, alasan masuknya tiga desa tersebut ke Kabupaten Serang, karena sudah menjadi kesepakatan bersama, seperti Desa Pulo Panjang saat itu masuk Kecamatan Kasemen.

Pihaknya menerima masukan dari masyarakat Pulo Panjang, bahwa yang semula di Kecamatan Kasemen, kemudian ditata kewilayahannya berdasarkan masukan warga Pulo Panjang. Mereka menyepakati ingin masuk ke Kecamatan Pulo Ampel.

“Waktu itu tidak ada yang memikirkan, bahwa Kasemen itu Kota Serang tidak ada, Kasemen itu wilayah Kabupaten Serang. Maka, berdasarkan masukan masyarakat, kami pun sama membentuk pansus kewilayahan, maka lahirlah perda yang menyatakan, bahwa Pulo Panjang masuk ke Kecamatan Pulo Ampel,” katanya.

Baca Juga : Tiga Daerah Masuk Kabupaten Serang, Pemkot Serang Legawa

Menurut dia, sebaiknya Dewan Kota Serang tidak perlu beropini di publik, mereka dapat berbicara baik-baik dengan DPRD Kabupaten Serang. Jika ketiga desa tersebut, mau masuk Kota Serang, pihaknya tidak mempermasalahkan.

Hanya saja, dia meminta dewan Kota Serang untuk menghormati proses yang telah dilakukan para pendahulu dari mereka. Pelaku atau warga Pulo Panjang bisa tanyakan pada Furtasan Ali Yusuf yang juga sebagai mantan anggota DPRD Kota Serang.

“Saya kira pak Furtasan mantan anggota Dewan Kota Serang mungkin waktu itu dia bereaksi. Pelaku pemekaran lainnya yang sekarang di Kota Serang periode 2004-2009 masih menjabat sampai saat ini, yaitu pak Bambang dan pak Urip. Tanyakan baik-baik,” ujarnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan kondisi yang ada waktu itu dan berdasarkan masukan dari masyarakat, maka dibentuklah tim pembentukan pemekaran Kota Serang. Salah satu ketua tim pemekarannya, yaitu KH Matin Syarkowi dan almarhum Edi Mulyadi.

“Jadi, ketua dewan yang terhormat sekarang tanya saja ke KH Matin Syarkowi, adalah sebagai ketua tim. Kami legawa waktu itu, artinya warga Kabupaten Serang itu legawa memekarkan Kota Serang, sebab itu keinginan warga dan seterusnya didukung oleh bupati saat itu,” ucapnya.

Ia yang juga anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang menuturkan, DPRD Kota Serang dapat mempelajari dan memahami betul proses pemekaran Kota Serang dan tiga wilayah tersebut. Sebab, proses penataan wilayah tersebut, tidak semata-mata diberikan kepada pemerintah daerah atau DPRD saat itu, tetapi melibatkan persetujuan dari warga di tiga desa tersebut.

“Kalau sekarang dewan kota meminta, lalu memintanya kepada siapa. Sekarang ada pelaku sejarah yang memisahkan Kota Serang,” tuturnya kepada Kabar Banten, Ahad (26/1/2020).

Ia menilai, Dewan Kota Serang saat ini tidak perlu lagi menata dan tinggal memikirkan bagaimana Kota Serang itu harus lebih maju dari sebelumnya. Salah satunya dengan membenahi beberapa warisan yang diberikan Kabupaten Serang kepada Kota Serang.

Apalagi sampai membawa soal dana alokasi umum (DAU) terkait batas wilayah tersebut. Sebab, hal tersebut sangat kecil pengaruhnya terhadap 3 wilayah tersebut.

“Saran saya terima saja apa adanya, jangan memikirkan caplok sana-sini. Berpikir positif jangan negatif, jangan membawa DAU segala macam,” ujarnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here