Rabu, 12 Desember 2018
Tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang membubuhkan cap tangan dan tanda tangan saat acara deklarasi tolak dan lawan politisasi uang dan SARA yang digelar Panwaslu Kota Serang di Hotel Le Dian, Kota Serang, Rabu (14/2/2018).*

Tiga Daerah Gelar Deklarasi Pilkada Berintegritas, Waspadai Politik Uang dan SARA

SERANG, (KB).- Selain politik uang, politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjadi salah satu hal yang paling diwaspadai di Pilkada serentak 2018. Sebab, politisasi SARA menjadi salah satu isu empuk yang rawan dimanfaatkan untuk menggiring massa.

Hal itu terungkap dalam Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas yang digelar di tiga daerah yakni Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, Rabu (14/2/2018). Acara itu diikuti pasangan calon kepala daerah, tim pemenangan, partai politik (parpol) pengusung dan penyelenggara pemilu setempat beserta stakeholder.

Ketua Panwaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengatakan, politik uang dan politisasi SARA memiliki dampak besar terhadap kehidupan demokrasi. Politik uang cenderung melahirkan pemimpin korup, politisasi SARA akan memecah belah persaudaraan bangsa. “Politik uang pidana. SARA juga pelanggaran. Dua-duanya rawan terjadi,” ujarnya.

Apabila pasangan calon terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif, kata dia, sanksi terberat politik uang dapat berupa diskualifikasi pencalonan. Begitupun politisasi SARA, dapat berujung ke pidana pemilu. “Untuk politik uang harus memenuhi terstruktur, sistematis dan massif. Nanti akan ada pembuktian di Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

Merujuk ke Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu RI, Pilkada Kota Serang berada pada posisi tingkat kerawanan yang sedang. Dengan posisi ini, kata dia, pengawas tidak boleh lengah. “Tidak juga memaksakan,” ucapnya.

Menurut anggota Bawaslu Banten, Nuryati Solapari, Pilkada Kota Serang harus tetap mendapat pengawasan ketat. Meski tidak masuk pada tingkat kerawanan yang tinggi. Sebab, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten lalu telah membuktikan masih ada modus penyebaran politik uang di pilkada. “Komitmen bersama menjadi kunci untuk menciptakan tahapan pilkada bebas politik uang. Kami menganggap penting melakukan pengawasan di kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada sebagai tonggak pilkada yang berintegritas,” katanya.

Dandim 06/02 Serang, Letkol CZI Harry Praptomo berharap, seluruh pasangan calon Pilkada Kota Serang tidak main-main dengan politik uang dan politisasi SARA. “Karena kita tau ada konsekuensi hukum yang akan diterima apabila melaksanakan politik uang. Ini akan merugikan apabila menggunakan cara tidak elegan ini. Politisasi SARA ini selalu didengungkan. Ini isu paling mudah untuk dihembuskan. Memecah belah masyarakat,” ujarnya.

TNI bersama Polri akan menjadi garda terdepan dalam mengamankan Pilkada Kota Serang. Selama ini TNI dan Polri telah banyak terlibat dalam pengamanan Pilkada Kota Serang. “Kami mengimbau tidak sekali menggunakan isu SARA untuk sarana memenangkan. Menjadi pemimpin adalah mengemban amanah rakyat,” ucapnya.

Kapolres Serang Kota, AKBP Komarudin mengatakan, tidak dapat dipungkri kadang ada sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan pilkada sebagai sarana memecah belah bangsa. “Kejadian di beberapa daerah tidak menutup kemungkinan terjadi di kita. Kondisi masyarakat sedang fokus pada calon masing-masing. Kami menitipkan pesan kepada calon mari sama-sama jalankan demokrasi secara elegan, tanpa mengabaikan sisi perbedaan,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut juga hadir pasangan calon nomor urut satu sampai tiga, ditemani para pimpinan partai politik beserta tim sukses. Hadir juga tim pemantau pilkada dari Kemenko Pilhukam. Seluruhnya bersama-sama membacakan teks deklarasi yang menyatakan anti politik uang dan politisasi SARA.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tangerang menggandeng KPU, Polresta Tangerang, Dandim 0510 Tigaraksa, Kejari Tigaraksa dan Pemkab Tangerang mengajak masyarakat menolak politik uang dan politisasi SARA di Kabupaten Tangerang, Rabu (14/2/2018).*

Sementara, di Kabupaten Tangerang, Panwaslu juga menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi Suku, Ras, Agama dan Antargolongan (SARA). Kegiatan itu dihadiri pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli, Kapolresta Tangerang Kombes Pol. M. Sabilul Alif, Komandan Kodim 0510/Tigaraksa Letkol. Inf. Yogi Muhamanto, Ketua MUI Kabupaten Tangerang KH. Moch Ues Nawawi, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Akhmad Jamaludin dan sejumlah tokoh politik.

Bagian dari sosialisasi

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Hasanudin mengatakan, deklarasi ini digelar guna mencegah terjadinya politik uang dan politisasi agama pada Pilkada yang dihelat Juni 2018. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari sosialisasi agar seluruh elemen masyarakat mengambil peran dalam menyukseskan Pilkada yang diikuti hanya satu pasangan calon tersebut. “Kami berharap deklarasi ini bisa membawa efek baik bagi suksesnya Pilkada Kabupaten Tangerang. Dan semua pihak dapat berperan mencegah terjadinya politik uang dan politisasi SARA,” kata Hasan.

Di Kota Tangerang, deklarasi tolak politik uang dan SARA untuk Pilkada 2018 yang berintegritas digelar di salah satu hotel, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. “Hari ini kita sudah mengikrarkan bersama-sama dan menyatakan bahwa politik uang dan SARA harus kita perangi,” ucap Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Agus Muslim.

Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang mendeklarasikan tolak politik uang dan SARA untuk Pilkada 2018 yang berintegritas yang digelar di Days Suite Hotel, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Rabu (14/2/2018).*

Dengan adanya dua persoalan politik uang dan SARA, akan merusak moral bangsa. Oleh karena itu, dirinya meminta bukan hanya sebatas mengucapkan, tetapi juga bertindak. “Kalau besok masih kedapatan kampanye di tempat-tempat yang dilarang maka kita siap menindak. Dan deklarasi ini bukan hanya sebatas ikrar tetapi mari kita sama-sama buktikan, kalau Pilkada berintegritas dan berkualitas maka kita akan mendapatkan pemimpin yang bermartabat,” ucapnya.

Sementara itu, pasangan calon Wali Kota Tangerang Arief R Wismansah mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menyukseskan proses demokrasi di Kota Tangerang.”Dengan santun dan bermartabat, sehingga ukuran kesuksesan pilkada nanti dari masyarakat Kota Tangerang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Panwaslu Kota Tangerang yang sudah melaksanakan deklarasi anti politik uang dan SARA ini dan kita siap berkomitmen,” tukasnya. (SN/DA)***


Sekilas Info

MTQ Pelajar Ditutup, Para Juara Diminta Terus Belajar

SERANG, (KB).- Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Pelajar tingkat Provinsi Banten II resmi ditutup. Kegiatan berlangsung selama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *