Tiga Calon Kades Desak Pembatalan Hasil Pilkades

SERANG, (KB).- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu diduga diwarnai sejumlah kecurangan. Oleh karena itu, tiga calon Kepala Desa (Kades) Kramatwatu mendesak, agar hasil pilkades tersebut dibatalkan.

Koordinator pengaduan tiga calon kades Suhaedi mengatakan, calon kades yang keberatan, antara lain nomor 01 Dede Rusli, 02 Saefudin, dan 04 Muztahidin. Sementara, seorang calon lainnya nomor 05 tidak mengadukan keberatan, karena dia sedang memiliki kesibukan lain.

“Jadi, tuntutannya, yaitu semua yang bertanggung jawab di kekisruhan ini mendapat sanksi, kalau misalnya PSU (pemungutan suara ulang) kami sadar di peraturan itu tidak ada, tetapi paling tidak ada diskualifikasi bagi pemenang, dan dianggap pemilihan ini tidak ada sesuai peraturan yang diterbitkan bupati sendiri,” katanya kepada Kabar Banten, Rabu (27/11/2019).

Ia menuturkan, kecurangan pada saat pelaksanaan pilkades tersebut, diduga dilakukan secara sistematis. Hal tersebut dikarenakan banyak unsur yang diduga terlibat dalam kecurangan itu mulai unsur panitia, panwas, anggota TPS (tempat pemungutan suara) hingga pemenang pilkadesnya.

“Kecurangannya contoh-contohnya, di antarannya ketua panitia membagikan blangko surat panggilan bukan kepada yang berhak, maksudnya bukan ke panitia atau ke KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), tetapi kepada masyarakat, ini kan bikin perolehan suara beda. Terus dari unsur panitia memihak kepada salah satu calon dengan mengiming-imingi sesuatu, ada buktinya, kami bisa buktikan,” ujarnya.

Selain itu, ucap dia, dari petugas KPPS juga kedapatan menggiring massa untuk memilih salah satu calon. Hal tersebut sudah diakuinya. “Artinya dari bukti-bukti itu kami sudah mengarah ke sana (gugatan), sekarang kami lagi konsultasi dengan pihak yang ahli hukum,” tuturnya.

Menyikapi kondisi kisruh tersebut, sejumlah panitia pilkades mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten menggelar rapat di Ruang Rapat Tubagus Saparudin Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Rabu (27/11/2019).

Pantauan Kabar Banten, rapat tersebut dihadiri oleh Asda I Asep Saepudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rudi Suhartanto, Muspika Kramatwatu hingga sejumlah panitia pilkades tingkat Kecamatan dan Desa Kramatwatu. Rapat digelar tertutup. Awak media yang sebelumnya sudah berada di lokasi rapat pun diminta untuk tidak berada di ruangan dan diminta menunggu hasil rapat. Rapat tersebut berjalan dengan alot.

Asda I Setda Kabupaten Serang Asep Saepudin Mustofa menuturkan, rapat tersebut dihadiri panitia, panwas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait pilkades di Kramatwatu. Tujuannya, untuk menyerap klarifikasi di lapangan.

Meski demikian, dia belum bisa mengambil sikap. Sebab, menurut dia, perlu ada rembuk bersama antara panitia pilkades di tingkat Kabupaten Serang. “Kalau tuntutannya dibatalkan, tapi kan tidak semudah itu, harus komperehensif, kan ada aturannya, karena soal batal membatalkan bukan kewenangan kami, mungkin pengadilan, kalau ada unsur pidana yang pidana, kami tunggu saja hasil rapat panitia secara lengkap,” katanya.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut diharapkan bisa selesai sebelum pelantikan pada Kamis (26/12/2019). Terkait kemungkinan bisa dibatalkan atau tidak hasil pilkades tersebut, dia menuturkan, bukan kewenangan pemkab. “Itu kewenangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), kalau kami alurnya jalan saja, tunggu saja keputusan dari ketua panitia hasil rapat secara lengkap, nanti lapor dulu ke pak sekda,” ucapnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here