Rabu, 26 September 2018

Tidak Memiliki Kartu BPJS Kesehatan, 2 Juta Warga Miskin Ditolak Rumah Sakit

TANGERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, terdapat 2 juta warga miskin di Banten yang ditolak berobat di rumah sakit (RS) karena tidak memiliki BPJS. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten fokus membenahi bidang pelayanan kesehatan. “Masyarakat Banten ada 2 juta lebih yang ditolak berobat di rumah sakit karena tidak punya BPJS,” ujar Wahidin kepada sejumlah media saat ditemui di Istana Nelayan, Tangerang, Rabu (28/2/2018).

Ia menjelaskan, pihaknya sedang berusaha mengatasi persoalan ini dengan cara bernegosiasi bersama pemerintahan pusat. Ia mengaku sampai saat ini terus melobi pemerintahan pusat agar dapat melakukan pembayaran biaya berobat warga miskin dengan basis layanan pengobatan yang dipakai. Sistem yang dipakai yakni berbeda dengan mekanisme BPJS Kesehatan pada umumnya yang mengharuskan peserta membayar premi sejak awal.

Sistem pembayaran berbasis penggunaan layanan kesehatan itu untuk melakukan efisiensi anggaran. Artinya, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah warga miskin yang berobat. “Negosiasi dengan pemerintahan pusat yaitu kami akan mendaftarkan semua warga miskin di Banten sebagai BPJS Kesehatan. Tapi tidak ada kewajiban untuk membayar premi setiap bulannya,” ucapnya.

Menurut dia, jajarannya sanggup membayar premi 2 juta warga miskin yang belum ter-cover BPJS. “Kami punya nilai anggaran Rp 150 miliar, cukup untuk menanggungnya,” kata Wahidin. Ia juga menyebut akan segera merealisasikan program berobat gratis untuk jutaan warga miskin itu. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. “Segera di tahun 2018 ini realisasinya. Kalau sudah diterapkan dan ada rumah sakit yang menolak pasien warga miskin, kami investigasi. Jika terbukti, akan ditindak tegas untuk mencabut izinnya,” tuturnya.

Angka pengangguran tinggi

Selain itu, Wahidin mengungkapkan, tingkat pengangguran di Provinsi Banten tergolong tinggi. Menurut data BPS bulan Februari, Banten ada di posisi keempat dalam tingkat pengangguran dengan angka 7,75. Urutan pertama hingga ketiga yakni Kalimantan Timur 8,55, Jawa Barat 8,49, dan Maluku 7,77.  Wahidin juga menyebut para lulusan tingkat SMA/SMK di Banten belum siap dalam dunia kerja.

“Sejumlah sekolah-sekolah di Banten itu masih belum merata dan terbelakang. Banyak yang belum memenuhi berbagai fasilitas penunjang. Sehingga, para lulusan sekolah tersebut banyak yang menganggur. Perusahaan di Banten pun tak menggunakan jasa mereka. Ini penyebab utamanya, sarana praktik di sekolah tidak ada. Jadi susah setelah anak-anak ini untuk bekerja, mereka tidak punya keahlian,” ucapnya.

Dalam pemerintahan selama hampir setahun ini, dirinya akan jor-joran menganggarkan di sektor pendidikan. Mulai dari biaya sekolah gratis hingga pembangunan infrastruktur. “Kami juga akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Banten, agar angka pengangguran perlahan-lahan bisa terserap,” kata mantan Wali Kota Tangerang dua periode. (DA)***


Sekilas Info

Polres Tangsel: Waspadai Penipuan Rekrutmen CPNS

TANGERANG, (KB).- Kepolisian Resort Tangerang Selatan mengingatkan kepada masyarakat agar mewaspadai aksi kejahatan penipuan. Tindak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *