Rabu, 20 Juni 2018

Terungkap dalam ”Hearing” di DPRD, Industri Biang Kerok Banjir

CILEGON, (KB).- Persoalan banjir di Kota Cilegon sangat kompleks. Penyebabnya dimulai dari pertambangan liar di wilayah Serang, gorong-gorong sempit di bawah jalur kereta api, serta saluran air menuju laut yang tertutup industri. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) lintas sektoral, di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Selasa (13/2/2018).

Rapat yang dipimpin anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Isro Miraj itu, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon Ratu Ati Marliati, dan sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon lainnya. Selain itu juga hadir perwakilan sejumlah industri di Ciwandan, serta para tokoh masyarakat Kecamatan Ciwandan.

Salah seorang tokoh masyarakat Ciwandan, Sihabudin Sidik mengatakan, pertambangan galian C yang tidak terkontrol di wilayah hulu sungai, mulai dari Kabupaten Serang hingga Kota Cilegon, merupakan awal dari bencana banjir Kota Cilegon. “Lingkungan rusak gara-gara galian C, pengawasan pemerintah benar-benar tidak ada. Akhirnya, ketika curah hujan tinggi, tidak ada lahan serapan. Air dengan debet tinggi meluncur ke daerah lebih rendah. Daerah itu salah satunya Ciwandan, yaitu wilayah Kubangsari Samangraya, Tegal Ratu, Randakari, dan sebagainya,” katanya.

Ketika air meluncur deras ke arah Ciwandan, tutur Sihab, air terhalang oleh gorong-gorong di bawah rel kereta api yang dimensinya sangat sempit. Kalau pun berhasil melewati, industri di pinggir pantai seolah-olah menjadi tembok penghalang air menuju laut. “Lalu larinya kemana air tumpahan itu, ya ke perumahan warga,” ujarnya.

Saluran sempit

Sihab mencontohkan tentang saluran pembuangan air di wilayah Krakatau Bandar Samudera (KBS). Di tempat itu, saluran air telah sempit oleh pipa-pipa pembuangan limbah sejumlah industri. “Saluran itu sudah sempit, makanya kami minta itu diperlebar. Tapi pihak KBS bilang tidak bisa, karena ini dan itu,” ucapnya.

Camat Ciwandan AH Junaedi mengatakan, penyempitan dimensi kali dan gorong-gorong merupakan penyebab utama banjir di Ciwandan. Di Kubangsari saja, katanya, ada lima titik gorong-gorong yang telah dicor warga untuk kepentingan pembangunan rumah permanen. “Saluran air sudah menyempit, begitu juga kali, di antaranya di Kali Jaran dan Kali Kediah. Lalu ada lima titik gorong-gorong yang dimensinya sudah menyempit. Ini gara-gara dicor warga saat membangun rumah di atas gorong-gorong,” ujarnya.

Menurut Junaedi, solusi terpenting sebagai antisipasi banjir jangka pendek, menormalisasi Kali Kediah yang terletak di wilayah KIEC. Sebab, kali tersebut merupakan pertemuan antara sejumlah kali di Ciwandan. “Semua kali bertemunya di Kali Kediah, tapi kondisi kali ini menyempit dan dangkal. Ada urugan karena kegiatan industri, membuat kali ini menyempit. Nah ini harus segera dinormalisasi,” katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Cilegon Sari Suryati mengakui kurangnya upaya antisipasi banjir di wilayah Ciwandan. Ini karena pada 2017, pihaknya fokus pada upaya antisipasi banjir di wilayah Pulomerak dan Jombang. “Wilayah langganan banjir bukan hanya Ciwandan, tapi juga Pulomerak dan Jombang. Tahun lalu kami fokus penanganan normalisasi dan pembangunan TPT di Pulomerak dan Jombang. Untuk wilayah Ciwandan memang kami tidak fokus, karena bagi kami persoalan banjir Ciwandan paling berat. Karena itu, saya minta maaf,” tuturnya.

Meski begitu, Pemkot Cilegon telah melakukan upaya pencegahan banjir dengan skala panjang. Di antaranya pembangunan tandon dan juga Long Watter Storage (LWS) di Ciwandan. “LWS sebetulnya tahun lalu direncanakan, namun sayang anggaran yang dibutuhkan cukup besar, sekitar Rp 200 miliar. Selain itu, harus melintasi kawasan industri, yakni PT Krakatau Posco,” katanya.

Kepala Bappeda Cilegon Ratu Ati Marliati membenarkan hal tersebut. Terkait pembangunan tandon dan LWS, ada sejumlah kendala yang menjadi tantangan Pemkot Cilegon. “Untuk program tandon, kami hanya membangun empat dari rencana sebelumnya yakni delapan titik. Itu kenapa, karena warga yang hendak dibebaskan untuk pembangunan tandon, tiba-tiba menaikkan harga tanah,” ujarnya.

Program LWS, kata Ati, kurang mendapatkan dukungan dari Pemprov Banten. Padahal, Pemkot Cilegon telah memberikan kontribusi besar untuk mendukung program Pemprov Banten. “Kami sudah bangunkan JLS, agar jalur menuju jalur wisata Anyer menjadi lancar. Tapi ketika kami meminta bantuan untuk antisipasi banjir, kami hanya diberi bantuan Rp 30 miliar. Padahal kebutuhan LWS kurang lebih Rp 200 miliar,” tuturnya.

Pihaknya akan terus mencari solusi terkait antisipasi banjir. Namun begitu, harus ada rasa tanggung jawab yang sama pada masyarakat dan juga kalangan industri. “Saat banjir kemarin, kami lihat banyak sekali kantong plastik berisi sampah menyangkut di gorong-gorong. Itu karena kebiasaan warga membuang sampah di kali. Artinya, ini butuh dukungan seluruh pihak,” katanya.

Pada bagian lain, Sekretaris PT KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon) Iip Arief Budiman mengatakan, banjir pekan lalu juga memberi dampak pada industri di wilayah KIEC. Karena itu, pihaknya siap untuk bekerja sama dengan seluruh pihak guna mengantisipasi terjadinya kembali banjir. (AH)***


Sekilas Info

Libur Idul Fitri 1439 H, Arus Lalulintas Menuju Kawasan Wisata Anyer di Berlakukan Satu Arah

CILEGON, (KB).- Memasuki libur Idul Fitri 1439 Hijriyah, Polres Cilegon memberlakukan sistem satu arah menuju kawasan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *