Tersingkir dari Seleksi PPDB 2019, 25.000 Lulusan SMP/MTs tak Bisa Masuk Sekolah Negeri

SERANG, (KB).- Sebanyak 25.000 lulusan SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Banten tidak bisa masuk SMA/SMK negeri, karena tersingkir dari seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 yang menggunakan sistem zonasi. Meski tersingkir dari sekolah negeri, mereka masih bisa masuk ke sekolah swasta.

Hal tersebut diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sekdisbud) Banten Ujang Rafiudin, di Disdikbud Banten, Kamis (4/7/2019). Sistem PPDB 2019 diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 yakni jalur zonasi 90 persen, prestasi 5 persen dan perpindahan 5 persen.

Namun pada Permendikbud tersebut, direvisi menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 yakni jalur zonasi 80 persen, prestasi 15 persen dan perpindahan 5 persen. “Kita dari 97.000 lulusan SMP/MTs, yang tertampung SMAN/SMKN yang mencapai ke 230 sekolah itu sebanyak 70.000. Sehingga, ada sekitar 25.000 siswa tidak tertampung di sekolah negeri,” kata Ujang kepada Kabar Banten.

Ia menjelaskan, siswa yang tidak tertampung tersebut bisa ke sekolah swasta. Sekolah swasta, kata dia, tidak perlu khawatir tidak kebagian. Selain itu, swasta juga tidak harus menggunakan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 dengan jalur zonasi, prestasi dan perpindahan.

“Ada sekolah swasta yang duluan melaksanakan penerimaan siswa baru itu silakan saja, itu sepenuhnya menjadi kebijakan sekolah swasta. Untuk penambahan rombongan belajar (rombel), kami tetap proporsional tidak asal-asalan. Kami ingin berbagi dengan sekolah swasta. Karena ada penambahan rombel atau menerima banyak siswa di negeri, sekolah swasta menjadi tidak kebagian siswa, itu tidak kami inginkan juga,” ujarnya.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, untuk SMA 12 rombel dengan 36 siswa. Untuk SMK, maksimum 24 rombel sesuai dengan jurusan program studi (prodi). Namun kalau misalnya ada kebijakan kepala daerah boleh menambah, asalkan disampaikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

“Misalnya 12 rombel menjadi 13 atau 14 rombel, boleh. Tetapi, kami akan membatasi sebanyak-banyaknya 16 atau 17 rombel.Kami batasi dan tidak boleh lebih. Kalau di bawah 12 rombel naik turun, itu kewenangan Disdikbud. Misalnya 6 rombel karena melihat pendaftar yang luar biasa, ditambah menjadi 7 rombel, itu ke wenangan Disdikbud. Banyak sekolah yang menambah rombel sekitar 18-20 SMA dan SMK yang mengajukan rombel,” ucapnya.

Ia mengatakan, penambahan rombel tersebut melihat pendaftar dan bukan dari awal. Jika dibuka 12 rombel, yang dibuang satu rombel itu wajar. Namun jika pendaftarnya sangat banyak, yang tidak diterima itu lebih dari yang diterima. Maka, pihaknya mempunyai kebijakan untuk menambah.

“Penambahan rombel bukan diawal tetapi setelah melihat jumlah pendaftar. Tetapi kita sudah mengusulkan dari dulu, bisa iya, bisa tidak untuk dilanjutkan. Usulan sudah lama sebelum pengumuman PPDB diumumkan kita sudah mengajukan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Banten,” katanya.

BOS dan BOSda

Ia mengatakan, pihaknya sangat memperhatikan sekolah swasta. Buktinya, SMAS/SMKS mendapatkan dana hibah melalui Bantuan Operasional Daerah (BOSDa) sebagai bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Banten.

“Sekolah swasta pun tetap diberikan keleluasaan untuk memungut biaya dari orangtua siswa. Secara umum tidak, tetapi itu sebagai kewajaran saja. Karena, wajar melihat kondisi ekonomi masyarakat, itu menjadi ukuran sekolah swasta memungut biaya bulanan. Proposional melihat kondisi ekonomi masyarakat dan dalam batas kewajaran,” ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan, BOSDa tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten jumlahnya Rp 500.000 per siswa pertahun, dan semua sekolah swasta mendapatkannya. Sedangkan untuk SMAN, mendapatkan 3,6 juta dan SMKN 4 juta. Lebih lanjut, dia mengatakan, sekolah swasta juga mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat, yang diurus pihaknya juga.

“Per tahun sekolah swasta mendapatkan BOS Rp 1,4 juta per tahun per siswa. Jadi, sekolah swasta itu mendapat BOS dan BOSDa, dapat Rp 1,9 juta per tahun per siswa yakni BOS mendapat Rp 1,4 juta dan BOSDa Rp 500.000. Tahun ini, masih sama dengan tahun lalu pencairan BOS sudah dimulai untuk BOSDa dicairkan satu tahun sekali untuk sekolah swasta. Kalau negeri, kami atur BOS itu 3 pencairan,” tuturnya. (DA/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here