Terlibat Korupsi, Puluhan ASN di Banten Diambang Pemecatan

SERANG, (KB).- Sedikitnya puluhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah di Provinsi Banten diambang pemecatan, karena terlibat kasus korupsi. Pemecatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo tentang pemberhentian ASN koruptor.

Dalam SE Mendagri bernomor 180/6967/SJ tertanggal 10 September 2018 tersebut, memerintahkan untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, tercatat ada tiga ASN yang tersangkut kasus korupsi.

“Pemprov Banten telah mempersiapkan SK pemberhentian terhadap ASN yang tersangkut korupsi tersebut. Enggak ada masalah, (pemecatan) tinggal keputusan Pak Gubernur. Mungkin sekarang sudah ditandatangani sama Pak Gubernur,” kata Pj Sekda Banten, Ino S Rawita, Jumat (14/9/2018).

Sejak Pemprov Banten berdiri tahun 2000, dia mengungkapkan, secara keseluruhan terdapat 17 ASN yang tersangkut kasus korupsi. Namun setelah dicek, ternyata ada tiga orang yang belum diberhentikan. Sedangkan sisanya sudah pensiun. “Rata-rata mereka pensiun sebelum inkracht. Sudah keluar (tak berstatus ASN lagi), sudah dari zaman dulu itu. Jadi yang sekarang hanya tiga, masih dalam proses,” ujarnya.

Sepengetahuan dia, satu dari tiga ASN yang tersangkut kasus korupsi yaitu di Biro Kesra Setda Provinsi Banten, tersangkut kasus korupsi dana hibah. “(Rincian kasusnya) lupa. Zaman kesra, kasus hibah dan sebagainya,” ujarnya. Disinggung apakah pemprov akan memberhentikan penyaluran dana pensiunan mantan ASN tersangkut korupsi, ia mengatakan hal ini tidak dapat dilakukan karena status pensiun sudah keluar sebelum putusan pengadilan inkracht. “Sebelum inkracht mengajukan pensiun, sebelum inkracht (dana) pensiun sudah dapat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Banten, E Kusmayadi mengatakan, pihaknya akan mencermati lebih lanjut data ASN Pemprov Banten yang tersangkut kasus korupsi. Hal itu tidak ada ASN tersangkut kasus korupsi yang belum dipecat. “Yang jelas kita akan melakukan pengecekan pada Senin (17/9). Itu 17 ada yang posisinya staf dan pejabat,” katanya.

Di Pemkab Serang, ASN yang tersangkut kasus korupsi berdasarkan data sementara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mencapai delapan orang. Dari delapan orang tersebut, terdapat 4 orang yang masih aktif. Sedangkan sisanya sudah meninggal, pensiun, dan sudah diberhentikan.

“Ini data sementara, untuk yang sudah diberhentikan dua orang, meninggal dua orang, dan empat orang masih aktif, yang aktif itu posisinya sekarang staf semua. Kasusnya sudah lama-lama,” kata Kepala Bidang Bangkir pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang, Surtaman.

Surtaman mengatakan, daerah ditenggat sampai Desember 2019 untuk memberhentikan ASN tersebut. Meski demikian, saat ini pihaknya juga masih menunggu surat dari Kanreg III BKN. “Paling telat Desember harus diberhentikan, tapi kami juga masih nunggu surat atau keterangan resmi dari Kanreg III. Di surat itu, nanti menyampaikan nama-nama ASN yang sudah inkracht pidana tipikor,” ujarnya.

Terkait hak-hak para pegawai tersebut, kata Surtaman, jika ASN diberhentikan dengan tidak hormat maka sudah pasti tidak ada dana pensiun. “Kecuali jaminan hari tua, itu gak hilang kan seperti tabungan sendiri. Sementara, untuk yang sudah meninggal dunia kami juga belum tahu bagaimana kebijakannya, kan SK nya sudah ke ahli waris, tapi untuk pensiunan itu kan urusannya bukan di pemda sudah pihak lain,” ucapnya.

Tersandera

Sementara itu, ASN di Pemkab Pandeglang yang tersandera kasus dugaan korupsi mencapai 12 orang. Status mereka masih sebagai ASN, karena perkaranya belum memiliki kekuatan hukum tetap. “Dua belas pegawai ini masih aktif sebagai ASN dan kasusnya belum inkrah karena semuanya sedang berproses,” tutur Kepala Bidang Formasi dan Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang, Abdurahman.

Meski demikian, kata dia, pemerintah daerah akan menggelar rapat bersama untuk membahas lebih rinci soal ASN terlibat kasus korupsi.”Memang, kami belum bisa masuk ke ranah itu. Saya baru dapat surat edaran dari Kemendagri tentang penegakan hukum terhadap ASN yang terlibat tindak pidana korupsi, ya surat edarannya baru keterima tadi (kemarin),” ucapnya.

Menurutnya, kasus korupsi yang menimpa ASN tersebut, salah satunya terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pandeglang. Namun demikian, dia enggan memberitahukan jabatan dan pangkat pegawai yang tersandung masalah hukum tersebut. “Perkaranya adalah kasus tunda (tunjangan daerah) guru kan masih berlanjut. Itu pun datanya kami tahu dari penegak hukum. Kalau eselonnya berapa, kami belum bisa kasih tahu,” tuturnya.

Sementara itu Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin mengatakan, belum bisa memecat ASN yang tersangkut kasus korupsi, meski sudah adanya surat edaran dari Kemendagri. Saat ini, Pemkab Pandeglang masih menunggu keputusan resmi dari Pengadilan Negeri. “Dalam surat edaran itu kan mekanismenya harus ada keputusan inkrah dulu. Sampai saat ini ASN Pandeglang yang terlibat kasus korupsi masih berproses hukum dan belum ada inkrah, salah satunya kasus tunda guru di Disdikbud Pandeglang,” katanya.

Mengkaji terlebih dahulu

Namun berbeda dengan Pemkot Cilegon yang akan mengkaji terlebih dahulu surat edaran tersebut. Meski telah menerima surat edaran tersebut, namun pemkot belum menyatakan sikap terkait pelaksanaan di lapangan. “Ini perlu kami kaji dulu, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Tidak bisa kami langsung mengikuti surat edaran itu,” ujar Plt Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi.

Menurut Edi, salah satu faktor terpenting yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah sisi kemanusiaan. Keputusan pemecatan ASN yang tersangkut tindak pidana korupsi, kata dia, akan berdampak pada hilangnya matapencaharian. “Kalau dipecat siapa yang akan menafkahi keluarganya, ini harus jadi pertimbangan juga,” ucapnya.

Ia menuturkan, tidak semua kasus korupsi murni sebagai kejahatan yang mengakibatkan kerugian negara. Menurut dia, ada pula kasus korupsi karena ketidakpahaman ASN terhadap administrasi. “Kesalahan administrasi sering dianggap sebagai tindak pindana korupsi, padahal yang bersangkutan tidak menyebabkan hilangnya kerugian keuangan negara. Makanya perlu ditelaah lagi,” tuturnya.

Sedangkan Pemkot Serang melalui Kepala BKPSDM, Yoyo Wicahysono belum menerima surat edaran dari Kemendagri tersebut. “Kami belum tahu informasinya, karena belum terima surat edarannya,” kata Yoyo Wicahyono. (Tim KB)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here