Terkait Serapan APBD Banten 2017, Tujuh OPD Disorot

SERANG, (KB).- Sebanyak 7 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten rendah dalam penyerapan anggaran. Rendahnya serapan anggaran tersebut, salah satunya karena beberapa proyek pembangunan yang gagal lelang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Pemprov Banten, dari 44 OPD di pemprov, ada 7 OPD yang memberikan kontribusi serapan rendah APBD 2017 sampai 25 September yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari total pagu anggaran Rp1,228 triliun realisasi baru mencapai 50,95 persen.

Kemudian, RSUD Banten dari pagu anggaran Rp249, 306 miliar serapanya mencapai 34,14 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari pagu anggaran Rp1,025 triliun serapannya 30,07 persen, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari anggaran Rp240,206 miliar serapanya baru 17, 09 persen. Selanjutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) dari pagu Rp5, 348 triliun serapannya 48,24 persen, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dari angaran Rp2,844 miliar realisasinya. 45, 53 persen. Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan dari pagu Rp45, 287 miliar serapanya 47,49 persen dan Biro Umum dari anggaran Rp277, 361 miliar realisasinya 47,11 persen.

Sementara itu, ada enam OPD yang serapanya dinilai baik, dan sudah mencapai angka 70 persen keatas adalah, RSU Malingping, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Biro Bina Perekenoomian, Sedangkan puluhan OPD lainnya, serapanya masih dibawah 70 persen namun diatas 50 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Serapan APBD Banten sampai dengan September 2017 di 44 organisasi perangkat daerah (OPD) Banten rata-rata baru mencapai 65 persen dari total belanja APBD Banten tahun 2017 sebesar Rp10,349 triliun.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, hasil evaluasi serapan anggaran sampai dengen semester III 2017 sudah mencapai 65 sampai 70 persen. Gubernur Banten juga menyebutkan ada beberapa SKPD yang masih rendah serapannya karena ada beberapa proyek pembangunan yang gagal lelang. “Serapannya sekitar 65 sampai 70 persen lah. Kan masih ada waktu dua bulan lagi, untuk bisa mengejar,” kata Wahidin Halim, seusai rapat evaluasi Pemprov Banten, Senin (2/10/2017). Gubernur Banten Wahidin Halim berharap, OPD-OPD yang serapannya masih rendah untuk menggenjot serapan anggaran tersebut dengan efektif, agar keberadaan APBD Banten bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sedangkan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, sejumlah proyek yang gagal lelang rata-rata dalam proyek pembangunan fisik, gagal lelang karena sejumlah persoalan misalnya pembangunan tersebut lahannya belum siap. Proyek yang gagal tersebut akan distop dan kemungkinan akan dilanjutkan pada APBD murni 2018 nanti ketika semuanya sudah siap. “Kalau di APBD perubahan ini yang gagal lelang kita ‘hold’ dulu karena kita tidak mau beresiko karena khawatir melanggar aturan dan lainnya. Kalau memang semuanya sudah selesai jika itu prioritas, nanti tahun anggaran berikutnya kita buka kembali,” kata Andika

Tak capai 80 persen

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina memprediksi serapan anggaran mencapai 80 persen. Alasannya, karena waktu efektif pelaksanaan Perubahan APBD 2017 Provinsi Banten hanya dua bulan.  Meskipun demikian, Hudaya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banten, untuk mengoptimalkan serapan anggaran di waktu sempit tersebut. “Harus efektif untuk penyerapan, efektif dua bulan lah. Kalau sampai 80 persen terserap itu sudah bagus, tapi saya sih menduga kurang (tidak tercapai). Karena sekarang belum sampai 70 persen, baru di angka 54 persen,” kata Hudaya.

Menurutnya, OPD harus betul-betul memaksimalkan waktu dua bulan tersebut. Ia menyarankan agar pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu lama segera dilelang. “Ya, kalau mulainya 15 Oktober kan paling maksimal 15 Desember sudah tutup buku. Pesan kita kepada OPD sebenarnya bisa kalau mau mulai tender, pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu lama. Sehingga begitu selesai evaluasi kemendagri 14 hari itu sudah ada pemenangnya dan siap dilaksanakan. Kalaupun misalnya kegiatannya dicoret kita kan belum keluar uang. Kecuali untuk (pekerjaan) konstruksi itu sudah kita tolak,” ujar Hudaya.

Hudaya mengatakan, draf Raperda Perubahan APBD 2017 telah diserahkan ke Kemendagri, Senin (2/10/2017). “Sudah sampai Kemendagri, di Ditjen Dina Keuangan Daerah sekitar pukul 15.49,” ujar Hudaya. Ia menjelaskan, segala kemungkinan masih bisa terjadi saat evaluasi Kemendagri. “Kemungkinan bisa terjadi, ada yang didrop, atau mungkin dikembangkan. Ya kita menunggu saja,” ucapnya.

Menurutnya, agak terkendala jika ada keterlambatan terkait penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana dari APBN lainnya. “Paling yang report itu kalau misalnya DAK ada keterlambatan-keterlambatan, sehingga pemanfaatannya repot itu,” ujarnya. Ia menjelaskan, pada APBD perubahan ini cukup banyak juga kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pengadaan laboratorium SMA/SMK untuk kepentingan UNBK, pengadaan lahan sekolah baru, dan peningkatan jaminan kesehatan masyarakat.

Sementara, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Budi Prajogo mendorong OPD-OPD di Banten tidak hanya sekadar menyerap anggaran. Tetapi juga efektifitas program yang dilaksanakan, utamanya bagi masyarakat. “Kita dorong supaya dimanfaatkan dengan baik di waktu 2 bulan terakhir ini. Penekanannya, tentu saja bukan hanya menyerap anggaran, banyak seremonial, akan tetapi lebih pada hal-hal yang bersentuhan ke masyarakat. Di (APBD) perubahan ini kan banyak dianggarkan untuk itu,” ujarnya. (RI/Ant)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here