Terkait Randis Bupati Pandeglang, Hak Angket DPRD Butuh Kajian

PANDEGLANG, (KB).- Komisi III DPRD Pandeglang tetap berprasangka positif terhadap aspirasi yang disampaikan para mahasiswa soal isu seksi pembelian kendaraan dinas (randis) kepala daerah jenis Toyota Land Cuiser Prado seharga Rp 1,9 miliar.

Meski demikian, Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi menilai, desakan hak angket yang diinginkan mahasiswa menjadi bagian dari aspirasi. Menurut Iing, penggunaan hak angket memang menjadi hak setiap anggota, namun semua itu perlu ada dasar, kajian, aspek yang objektif.

Tetapi, lanjut Iing, pembelian randis Prado tersebut telah melalui rangkaian dan anggaran pembelian randis telah disepakati antara eksekutif dan legislatif. Sehingga tidak ada aspek pelanggaran Perundang-undangan.

“Hak angket itu harus berdasarkan kajian secara komprehensif dan ada usulan anggota. Untuk saat ini, secara pribadi maupun fraksi dalam pembelian randis tidak perlu, karena tidak ada peraturan yang dilanggar dalam pembelian randis. Kecuali ada indikasi pelanggaran peraturan Perundang-undangan yang dilanggar. Apalagi pembahasan tersebut sudah disepakati oleh eksekutif dan legislatif,” kata Iing Supriadi kepada Kabar Banten, Ahad (24/3/2019).

Iing berpendapat, randis tersebut untuk menopang kinerja bupati dalam melaksanakan berbagai tugas di lapangan. Apalagi medan jalan di Pandeglang sangat curam, sehingga layak menggunakan kendaraan jenis Prado.

“Pada saat itu kita menyetujui, sehingga pembelian randis sudah clear dalam rangkaian pembahasan anggaran di legislatif. Karena anggaran harus berdasarkan evaluasi dari Pemprov terlebih dahulu, kalau ada pelanggaran pasti saat evaluasi gubernur sudah dicoret,” ujar Iing yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Pandeglang.

Dibagian lain Iing menyatakan, saat ini pembangunan ruas jalan berdasarkan SK Bupati sudah mencapai 600 kilometer. Pada 2019 juga telah direncanakan pembangunan jalan di Kecamatan Sidangresmi.

“Di Kecamatan Sindangresmi Desa Pasir Lancar dialokasikan Rp 500 juta dan untuk pembangunan poros desa, sarana air bersih atau SAB Rp 175 juta, pembangunan Jembatan Bojong Manik Rp 5 miliar,” tuturnya.

Anggota Fraksi Nasdem Dadi Rajadi menyatakan, penggunaan hak angket dewan harus dilakukan sesuai aturan dan memperhatikan aspek-aspek dan dasar hak angket. Untuk itu, lanjut Dadi, untuk menggunakan hak angket, dewan harus mempelajari dasar-dasar persoalan secara objektif. “Intinya mulai dari persoalan dan prosesnya harus dipelajari dulu, jadi kita harus tetap berhati-hati,” ucapnya.

Hal hampir senada dikatakan Anggota Fraksi Golkar Anton Haerul Samsi. Menurut dia, dalam isu seksi pembelian randis tersebut belum diperlukan ada hak angket seperti yang diaspirasikan para mahasiswa.

“Kalau kita menemukan pelanggaran Perundang-undangan dalam proses pembelian randis itu, baru bisa dilakukan hak angket. Tapi kalau kita lihat, mulai dari prosesnya pembelian tersebut tidak melanggar Perundang-undangan,” ujarnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here