Rabu, 21 November 2018

Terkait OTT Oknum Staf UPTD Pasar Blok F, Pemerintah Kota Kaji Bantuan Hukum

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan mengkaji upaya bantuan hukum terhadap D, Staf Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Blok F. Namun, untuk pemberian bantuan hukum tersebut, pemkot masih melakukan kajian.

“Kalau memang perlu bantuan hukum, akan dikaji dulu, boleh tidak pemkot memberikan bantuan hukum, karena kasusnya ini adalah pidana, ada mekanisme yang mengatur tentang bantuan hukum tersebut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi seusai melaksanakan Salat Jumat di Masjid Nurul Iman, Lingkungan Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Cilegon, Jumat (20/10/2017).

Menurut dia, selama ini dia sudah memberikan imbauan, agar aparatur sipil negara (ASN) tidak melakukan kegiatan yang negatif.  “Saya sering mengimbau, agar ASN tidak melakukan hal yang negatif, karena sudah ada aturannya tersendiri, bilamana melanggar pasti ada sanksi. Sayang kan kalau melanggar. Karena, banyak orang yang ingin jadi ASN,” tuturnya.

Menurut dia, apabila sudah diberikan imbauan, bahkan disumpah dalam jabatannya, kemudian tidak berubah kelakuannya, maka ASN tersebut siap menanggung risikonya. Oleh sebab itu, pihaknya berencana menggelar tatap muka dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Cilegon.
“Supaya kejadian serupa tidak terulang, kami akan menggelar tatap muka, bukan saja OPD, akan tetapi kecamatan, kelurahan, semuanya. Supaya para ASN ingat dengan tugasnya dan tidak melakukan hal-hal yang negatif,” ujarnya.

Sementara itu, dalam penggeledahan yang dilakukan Tim Saber Pungli, Kamis (19/10/2017), terungkap kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus pungli retribusi di pasar tersebut. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, tersangka yang berinisial D seharusnya setiap hari menyetorkan uang pungutan retribusi ke kas UPTD Pasar Blok F sebesar Rp 500.000 lebih.  Namun, nyatanya yang dia setorkan kurang lebih sebesar Rp 250.000. Dalam memungut juga bervariasi antara Rp 4.000-Rp 5.000, padahal diatur dalam perda berkisar Rp 1.000-Rp 2.500. (HS)***


Sekilas Info

Pemkot Cilegon Siap Realisasikan Tunjangan Penghasilan Pegawai

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon siap merealisasikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) berdasarkan kelas jabatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *