Terkait Masalah Ketenagakerjaan, Karang Taruna Pertanyakan Kelanjutan Mediasi

CILEGON, (KB).- Sejumlah warga yang tergabung dalam Karang Taruna Kelurahan Kubangsari, Tegalratu dan Samangraya, mempertanyakan tindak lanjut mediasi antara Komisi II DPRD Kota Cilegon, Karang Taruna dan PT Krakatau Posco Maintenance Service (KPMS), terkait masalah ketenagakerjaan yang dikeluhkan warga.  Ketua Karang Taruna Samangraya, Suganda menilai hasil audiensi tidak ada tindak lanjutnya alias jalan di tempat. “Setelah dilakukan hearing di awal Agustus kemarin, DPRD berjanji mendapatkan solusi 3 hari setelah berlangsungnya hearing tersebut. Namun sampai sekarang solusi itu tidak ada,” katanya kepada Kabar Banten, Sabtu (26/8/2017).

Hal senada dikatakan Ketua Karang Taruna Kubangsari Miftahul Imani. Ia merasa pesimistis melihat kinerja anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon yang sampai saat ini tidak dapat membantu permasalahan warga. Namun Iman mengatakan, tidak akan putus asa dan akan kembali menagih janji Komisi II DPRD Cilegon dan PT KPMS. “Yang kami minta bukan diterbitkan Perda. Kami hanya ingin ada solusi yang menentramkan untuk masyarakat dan menjadi pelajaran untuk industri lain agar lebih kooperatif dengan masyarakat. Terutama harus membangun komunikasi terkait rekrutmen tenaga kerja,” ujarnya.

Ia menuturkan, pada hearing tersebut turut serta hadir Kadisnaker Cilegon yang sempat mempertanyakan rekrutmen PT KPMS yang tidak pernah melaporkan kepada Disnaker. Bahkan pada Jumat 4 Agustus 2017, Disnaker mengundang PT KPMS untuk membicarakan permasalahan rekrutmen yang sudah berjalan dan yang akan datang dan penandatanganan MoU rekrutmen dengan perwakilan masyarakat ring 1, namun manajemen PT KPMS absen dan tidak mengindahkan undangan Disnaker Kota Cilegon tersebut. “Kami Karang Taruna Samangraya, Kubangsari, Tegalratu dan segenap LSM pendukung tidak akan mundur satu jengkal pun untuk berjuang dengan masyarakat,” tuturnya.

Terpisah Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Nasdem Erick Rebiin mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk memanggil ulang manajemen PT KPMS yang membandel dan rekrutmen ketenagakerjaan bisa diulang. “Kami sudah merekomendasikan kepada Pemkot Cilegon tentunya instansi terkait yakni Disnaker untuk menindaklanjuti masalah ketenagakerjaan. Kalau memang PT KPMS betul- betul membandel, bisa saja perizinannya dicabut, sampai diakomodasinya tuntutan dari masyarakat yang ada di wilayah ring I tersebut,” ujarnya.
Menurut politikus Partai Nasdem itu, bisa saja Disnaker memanggil kembali PT KPMS untuk mempertanyakan komitmen dalam perekrutan tenaga kerja. (H-45)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here