Terima Kasih Pejuang Demokrasi

Oleh: Andita Farah

Hajat besar Indonesia telah dilalui, di tengah gegap gempita klaim saling unggul tentu ada beberapa pihak yang sudah sepatutnya kita apresiasi dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Seperti mereka yang mendistribusikan kotak suara maupun petugas KPPS yang rela melaksanakan tugasnya hingga malam hari.

Belum lama ini, jari kita telah berwarna ungu, sebuah tanda, bahwa kita telah menggunakan hak pilih, untuk menentukan ke mana arah bangsa Indonesia akan dibawa oleh presiden maupun wakil rakyat yang kita tunjuk. Demokrasi merupakan sistem yang mengizinkan seluruh warga untuk berpartisipasi aktif, seperti pemilu yang telah kita lalui bersama.

Pada sejarahnya sistem demokrasi diterapkan pada zaman Yunani Kuno. Sistem tersebut, membuka kesempatan kepada rakyat, agar terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, utamanya menyangkut kelangsungan sebuah negara. Salah satu ciri negara demokratis, adalah menyelenggarakan pemilihan umum, seperti yang sudah sering dilakukan di Indonesia, pemilihan umum tersebut, dilakukan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin baik dari tingkat desa, bupati, gubernur hingga presiden. Bahkan, demokrasi seperti ini juga telah diterapkan pada sekolah maupun kampus di Indonesia, seperti pemilihan ketua OSIS maupun presiden BEM.

Meski sistem demokrasi sudah mengakar kuat di Indonesia, bukan berarti dalam mewujudkan demokrasi tersebut, tanpa adanya perjuangan. Karena, nyatanya hingga memasuki hari terakhir menjelang pencoblosan, petugas di beberapa daerah terpencil terus berpacu waktu mendistribusikan logistik pemilu ke pelosok Indonesia.

Di Desa Wot Galih, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah misalnya, petugas harus menggunakan kendaraan off road untuk mendistribusikan logistik, seperti kotak suara, surat suara, tinta, dan lain-lain, karena jalan yang dilintasinya merupakan jalan hutan bukit yang rusak dengan waktu tempuh sekitar dua jam. Di tempat yang lain di Desa Pojoklitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang misalnya, kondisi geografis yang terjal memaksa para penyelenggara pemilu berjuang lebih ekstra. Sebab, desa tersebut, berada di tengah hutan dengan jalan-jalan terjal di pegunungan yang sulit untuk dilewati.

Hal tersebut juga diperparah dengan kondisi jalan yang beberapa hari sebelumnya sempat terguyur hujan. Komisioner Panwaslu Kecamatan Plandaan Nasarudin mengatakan, untuk mencapai TPS-TPS di dusun tersebut, jaraknya sekitar 35 kilometer dari kota Kecamatan Plandaan.

“Kami gunakan beberapa motor trail. Tapi, tidak bisa terus digunakan, karena jalanan jeblok. Seringkali kotak harus dipikul untuk melewati jalanan yang parah buruknya. Kadang juga harus ditarik dengan tambang,” katanya.

Untuk sampai ke lokasi tiga dusun tersebut, dia juga tidak selalu menggunakan jalan darat, melainkan juga harus menyeberangi tiga sungai.

“Kalau air pas surut tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau hujan, debit air meninggi. Ini berbahaya juga,” ujarnya.

Bahkan, di jagat dunia maya, telah viral sebuah foto yang menggambarkan seorang bapak berbaju putih sedang berjalan memikul kotak suara. Dalam foto tersebut, terlihat ada 4 buah kotak suara dengan sebongkah kayu yang dia satukan dengan segulung rafia.

Bapak yang tidak diketahui namanya tersebut, membawa 4 kotak suara dengan berjalan melewati jalan setapak seperti di tengah hutan. Banyak semak belukar dan pepohonan yang mengelilingi pejuang demokrasi tersebut. Meski terlihat berat, bapak tersebut tetap menampakkan senyumnya dan terus memikul kotak suara ke lokasi TPS yang tidak bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan.

Aksi yang dilakukan bapak tersebut, terjadi di Desa Nangerang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sembilan jam setelah foto tersebut terunggah, posting-an tersebut, telah disukai oleh lebih dari 40.000 pengguna Instagram. Kisah tersebut, tentu masih sebagian dari kisah heroik para pejuang demokrasi di Indonesia. Di belahan wilayah Indonesia yang lain, ada juga yang mengirimkan logistik pemilu dengan menggunakan perahu. Bahkan, proses pengangkutan juga dibantu oleh aparat kepolisian.

Perjuangan nyatanya belum selesai, karena 3 kabupaten di Papua mengalami masalah cuaca saat distribusi logistik pemilu. Di mana pendistribusian logistik di tiga kabupaten tersebut, harus dilakukan menggunakan pesawat berbadan kecil, sehingga faktor cuaca sangatlah menentukan. Perjuangan yang berat dan melelahkan tersebut, tentu menunjukkan, bahwa jiwa nasionalisme masyarakat Indonesia masih terus ada dalam mewujudkan demokrasi yang telah final sebagai ideologi bangsa.

Membutuhkan legitimasi

Keberhasilan demokrasi bukan hanya sekadar ketika rakyat bisa menyalurkan hak suaranya. Bukan juga pada saat hasil quick count diumumkan. Karena, demokrasi juga membutuhkan legitimasi. Di negara ini, salah satu tahapan legitimasi tersebut, adalah putusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di mana Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018.

Bagi para calon legislatif maupun capres dan cawapres, keunggulan di rekapitulasi KPU tersebut, yang pantas disebut kemenangan. Keunggulan dihitung cepat (quick count) hanyalah indikasi kemenangan. Meski dengan menggunakan teknologi mutakhir yang semakin cepat dan akurat, legitimasi tetaplah milik lembaga negara. Pemahaman tersebut, bukan baru, bahkan seharusnya sudah melekat pada setiap pihak yang turut berikhtiar dalam pertarungan pileg maupun pilpres pada 2019.

Perlu diketahui juga, bahwa KPU memiliki sistem informasi penghitungan suara (situng) yang prosesnya dilakukan dengan mengunggah scan C-1 (hasil penghitungan suara di TPS). Hasil situng tersebut, ditampilkan di portal KPU. Pemerhati Politik Hendri Satrio dari Universitas Paramadina menilai, bahwa hasil survei pada sejumlah penelitian bisa saja meleset dari hasil akhir, karena adanya fenomena silent voters yang merahasiakan pilihannya.

Keberadaan responden yang merahasiakan pilihannya tersebut, tentu tidak dapat diukur oleh lembaga-lembaga survei, sehingga hasil akhir pemilu bisa jauh berbeda dari hasil survei. Kondisi tersebutlah yang sempat mengakibatkan hasil survei pada pemilihan kepala daerah beberapa meleset dari hasil penghitungan manual KPU. Hal tersebut, tentu harus diperhatikan oleh peserta pemilu, agar tidak terlena dengan selisih 2 digit, jika swing voter menunjukkan suaranya pada pemilu, maka hasil akhirnya bisa saja berbeda.

Menyikapi hal tersebut, tentu masyarakat haruslah benar-benar memercayai penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu hingga aparat keamanan, seperti TNI dan Polri. Apabila hasil akhir pemilu tidak sesuai dengan harapan dan berbeda dengan hasil survei, maka perawat harus menerimanya.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr Abdur Rozaki menambahkan, di dalam masa tenang ini, masyarakat bisa merenung dan berpikir secara mendalam dalam memilih pemimpin yang kuat, tidak mudah percaya informasi yang bernuansa hoax dan tolak politik uang. Selain itu, dia juga mengimbau kepada seluruh kontestan pemilu, agar bersikap sportif dan siap menerima hasil pemilu yang merupakan hasil dari pilihan rakyat. Tentu dia juga mengimbau, agar penyelenggaraan pemilu bertindak adil, transparan, akuntabel, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Selain itu, masyarakat juga harus bersikap dewasa dalam menerima hasil apapun yang kelak diumumkan secara resmi oleh KPU. Jangan sampai, pileg dan pilpres yang berlangsung 17 April menjadi jurang pembeda yang mengancam perpecahan NKRI. Jangan sampai ada yang berkelahi di tengah perbedaan pandangan politik, karena akan mempermalukan umat Islam Indonesia.

Pemilu juga tidak boleh menjadikan bangsa Indonesia mundur ke belakang, karena kekacauan, oleh karena itu diperlukan lah sikap yang cerdas dan dewasa dalam proses Pemilu Serentak 2019. Tentunya masyarakat juga perlu mewaspadai situasi setelah pilpres dan pileg, karena situasi ini pastinya ada pihak yang tidak puas terhadap hasilnya, terutama bagi pihak yang tidak siap untuk terpilih.

Apabila menemukan pelanggaran atau kecurangan, tentu masyarakat berhak untuk menempuh proses hukum yang telah disediakan. Tentunya tidak perlu melaporkan pelanggaran pemilu di media sosial. Hal tersebut dikarenakan dapat berdampak pada tersulutnya provokasi warganet jika tidak disertai rasa tanggung jawab. Selain pengawas pemilu, masyarakat juga dapat melaporkan pelanggaran melalui pemantau pemilu, misalnya Perludem, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) atau Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengimbau, agar masyarakat yang datang langsung memantau apabila menemukan adanya dugaan praktik kecurangan menempuh prosedur lapor yang benar dan sesuai aturan main.

Pelaksanaan pemilu yang sehat dan minim akan kecurangan merupakan tanggung jawab bersama dan bisa diteruskan ke badan pengawas pemilu. Jangan sampai bangsa kita ternoda oleh kecurangan maupun hasutan demi sebuah jabatan. (Penulis adalah Pegiat Media Sosial Tinggal di Kota Serang)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here