Terganjal Sejumlah Regulasi Rumit, Kinerja Pemkot Cilegon tak Optimal

CILEGON, (KB).- Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon 2018 lagi-lagi tidak sesuai harapan. Banyak target-target Pemkot Cilegon yang tidak tercapai dengan baik, sehingga berimbas pada kurangnya penyerapan anggaran, baik di sektor pendapat maupun belanja daerah.

Hal tersebut terungkap dalam Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Wali Kota Cilegon, di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Rabu (20/3/2019).

Wali Kota Cilegon Edi Ariadi memaparkan, realisasi anggaran-anggaran pada 2018 banyak yang kurang optimal. Seperti halnya pada sektor pendapatan, ini hanya terealisasi 89,5 persen. Di mana dari rencana pendapatan sebesar Rp 1,82 triliun hanya terealisasi Rp 1,63 triliun.

“Pada sektor pendapatan, capaian PAD (pendapatan asli daerah) hanya terealisasi 78,9 persen. Dari target Rp 733,4 miliar, sektor PAD hanya terealisasi Rp 57,3 miliar. Ini karena sejumlah hal, salah satunya pajak BPHTB yang hanya terealisasi 35,35 persen,” katanya.

Sementara, pada sektor belanja daerah, serapan anggaran hanya terealisasi 80,5 persen. Di mana target pada sektor tersebut, sebesar Rp 1,97 miliar, namun hanya terealisasi Rp 1,59 miliar. ”Ini meliputi kinerja belanja langsung sebesar 74,9 persen dan belanja tidak langsung hanya 90,4 persen,” ucapnya.

Tidak optimalnya kinerja penyerapan anggaran belanja di 2018, ujar dia, disebabkan oleh banyak faktor, seperti adanya efisiensi anggaran maupun adanya berbagai permasalahan teknis.

“Beberapa di antaranya adalah kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Dua kegiatan ini terkendala tahapan pengadaan lahan yang memerlukan proses yang cukup panjang dan rumit,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman Umar menuturkan, sejumlah regulasi yang diterapkan Pemerintah Pusat telah memberikan dampak buruk terhadap kinerja Pemkot Cilegon 2018. Menurut dia, hal tersebut perlu disikapi secara politis, d imana aturan-aturan yang telah merugikan Pemkot Cilegon harus segera diubah.

“Ini perlu ada yang menyampaikan ke Pemerintah Pusat, jika aturan-aturan yang telah dibuat telah merugikan pembangunan di Kota Cilegon. Pemkot Cilegon banyak terganjal regulasi Pemerintah Pusat, sehingga kinerjanya pun menjadi buruk,” katanya.

Ia mencontohkan, dalam kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU). Menurut dia, kegiatan tersebut, terkendala, karena regulasinya yang panjang dan rumit. Gara-gara pembebasan JLU terkendala aturan, menyumbang silpa hingga Rp 152,2 miliar di 2018,” ujarnya.

Ia mengatakan, seandainya pembayaran JLU selesai di akhir 2018, realisasi belanja langsung di kisaran 87 persen. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here