Terdata 400 Bangunan, RTLH di Kota Serang Ditarget Tuntas 2022

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menargetkan perbaikan 400 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Serang selesai dalam kurun waktu dua tahun, tepatnya 2022.

Untuk memuluskan upaya tersebut, pihaknya akan meminta bantuan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang yang minim.

Kepala DPRKP Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan, total RTLH di Kota Serang sekitar 400 unit.

“Targetnya selama dua tahun ke depan akan selesai. Kami akan berupaya untuk terus meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat, untuk program-program yang ada di Kota Serang,” katanya seusai penyerahan kunci secara simbolis kepada penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di salah satu hotel Kota Serang, Kamis (28/11/2019).

Ia menyebutkan, dari 400 RTLH yang tersebar di enam kecamatan, terbanyak ada di Kecamatan Kasemen. Jumlah tersebut tidak termasuk RTLH yang saat ini mendapat bantuan, namun jika dihitung rumah tidak layak di Kota Serang bisa mencapai ribuan. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka menempati tanah milik negara dan membangun tanpa ada izin, sehingga bantuan untuk perbaikan RTLH juga tidak bisa mereka dapatkan.

“Sebetulnya jumlah tersebut variatif, karena kondisi tidak layak huni ini masih banyak masyarakat yang menempati tanah milik negara, sehingga tidak bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Karena, warga atau masyarakat yang mendapat bantuan, minimal harus memiliki aset atau tanah atas nama sendiri, bukan milik negara. Itu baru bisa kami bantu,” ujarnya.

Ia mengatakan, bantuan yang diberikan, per satu unit rumah sebesar Rp 17.500.000, dengan rincian Rp 15.000.000 digunakan untuk membeli bahan bangunan dan Rp 2.500.000 digunakan untuk membayar petukang.

“Itu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan pentunjuk teknis (juknis) seperti itu. Tapi, kami memberikan kepada mereka berupa uang, bukan barang. Jadi, kami hanya melakukan pemantauan dan meninjau pekerjaannya,” ucapnya.

Sementara, Wali Kota Serang Syafrudin menjelaskan, tahun ini Pemkot Serang telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, untuk merenovasi RTLH menjadi rumah layak huni. Bantuan tersebut, diberikan untuk 128 unit RTLH, terdiri atas Kelurahan Bendung sebanyak 25 unit, Kelurahan Banten 56 unit, Kelurahan Kaligandu 9 unit, Kelurahan Kalodran 13 unit, dan Kelurahan Pancalaksana 25 unit.

“Kondisinya saat ini dua kelurahan, yakni Kelurahan Bendung dan Pancalaksana telah rampung 100 persen. Kemudian, kelurahan lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Secara keseluruhan, target kami rampung hingga akhir tahun ini. Insyaallah bisa kami kejar, karena saat ini pengerjaannya tinggal 30 persen tahap penyelesaian. Jadi, kami optimistis, pekerjaan rumah ini sudah bisa selesai dan target tercapai,” katanya.

Sedangkan, untuk 2020, ia menjelaskan, akan ada bantuan RTLH lagi, dari Kementrian PUPR sebanyak 155 unit di Kota Serang. Bantuan tersebut akan diberikan kepada Kelurahan Sayar, Kelurahan Pancur, Kelurahan Kasunyatan, Kelurahan Walantaka, dan Kelurahan Penancangan.

Terkait bangunan liar (bangli) Syafrudin menjelaskan, ada sekitar ribuan di Kota Serang.

“Jadi yang dibantu saat ini tanah milik sendiri. Misalnya yang berada di pinggiran sungai, itu bukan disebut tidak layak huni. Akan tetapi itu masuk dalam bangunan liar. Karena yang mereka gunakan itu tanah milik negara,” tuturnya. (Rizki Putri/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here