Terbukti Mendukung Calon Anggota DPD RI, Tiga Pejabat Pemprov Banten Terancam Penurunan Pangkat

SERANG, (KB).- Tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, terancam mendapat sanksi penurunan pangkat. Sanksi tersebut diberikan usai ketiganya melanggar kode etik sebagai aparatur sipil negara (ASN) karena dinyatakan terbukti melakukan aksi dukung mendukung terhadap salah satu calon anggota DPD RI pada Pemilu 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, pihaknya sudah menerima surat keputusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pemberian sanksi bagi tiga pejabat Pemprov Banten. Dalam surat tersebut, ada tiga opsi yang diberikan KASN yaitu penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat.

“Sesuai dengan KASN sanksinya kan tingkat menengah. Tapi, semua pilihannya itu dimungkinkan termasuk mendapat sanksi paling berat yaitu penurunan pangkat,” kata Komarudin usai menghadiri prosesi pelantikan Sekda Banten definitif di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (27/5/2019).

Namun demikian, Komarudin menjelaskan bahwa BKD akan berkoordinasi ulang dengan KASN terkait pemberian sanksi tersebut. Sebab, pihaknya ingin memastikan tafsir dari surat KASN tidak bertolak belakang dengan keputusan yang diambil Pemprov Banten.

“Kan begini, kalau KASN kan tidak melakukan pemeriksaan. Kalau kita melakukan pemeriksaan. Jadi, yang bersangkutan sudah kita cek. Kalau KASN tidak, hanya meneruskan dari Bawaslu. Fakta-fakta itu yang akan kita komunikasikan lagi ke KASN,” ujarnya.

Meski sudah mendapatkan keputusan resmi dari KASN, tapi Komarudin enggan membocorkan kepada para awak media siapa pejabat yang akan mendapat sanksi paling berat. Dia hanya menegaskan, penjatuhan sanksi tersebut akan dilakukan secepatnya kepada 3 pejabat Pemprov Banten.

“Ya nanti lah, ini kan belum final. Takutnya begitu disampaikan malah beda. Mudah-mudahan sebelum lebaran bisa disampaikan. Yang jelas, semua hal kita jadikan pertimbangan. Sehingga, ada beberapa alternatif penjatuhan sanksinya,” tutur Komarudin.

Diketahui, perkara 3 pejabat Pemprov Banten yang melakukan aksi dukung mendukung salah satu calon anggota DPD RI sudah diputuskan oleh Bawaslu Banten pada Selasa (9/4/2019). Dalam keputusannya, Bawaslu merekomendasikan 3 pejabat yang diketahui berinisial FR, AT dan BR kepada KASN, supaya diberikan sanksi karena terbukti melanggar kode etik sebagai ASN. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here