Terbukti Korupsi, Gubernur Banten Pecat 17 ASN

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 17 orang ASN yang terbukti korupsi. Selain menjalankan rekomendasi KPK, pemecatan juga dalam rangka membersihkan jajaran Pemprov Banten dari korupsi.

“Selama ini dirusak anggapan seperti hal ini dan saya ingin buktikan kepada masyarakat saya, jika saya tidak main-main dalam pemberantasan korupsi di Banten, karena hal ini akan terus merusak citra serta integritas Pemprov Banten dalam memberantas kasus rasuah di pemerintahannya,” katanya melalui siaran pers yang diterima wartawan, Ahad (7/4/2019).

Mantan Wali Kota Tangerang ini akan menegakkan dan menjalankan setiap rekomendasi KPK yang selama ini telah menjadi mitra Pemprov Banten. “Melalui Satgas Koordinasi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Banten,” ujarnya.

Untuk menunjukkan keseriusannya, ia juga membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melengkapi tugas-tugas Inspektorat Provinsi Banten.

“Sehingga hal ini diapresiasi oleh BPK RI, karena dianggap telah meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah yang berdampak pada kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemda (LKPD) yang tepat waktu dan memudahkan BPK RI dalam melakukan pemeriksaan,” ucapnya.

Terkait ASN yang diduga tidak netral dalam Pemilu serentak 2019, ia mengatakan, dirinya masih menunggu hasil pemeriksaan Bawaslu.

“Saya akan tindak sesuai aturan kepegawaian. Atau kasus korupsi di Dinas Pendidikan saat ini sedang diperiksa BPKP. Jadi masyarakat untuk bersabar. Jika terbukti pasti diproses dan diserahkan ke aparat penegak hukum,” tuturnya.

Menurutnya, semangat anti korupsi dan tindakan terhadap para koruptor di Banten sudah dilakukannya sejak dirinya menjadi Gubernur Banten. “Hanya semuanya perlu berproses dan sesuai dengan berbagai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Inspektur Provinsi E Kusmayadi membenarkan, 17 ASN yang terlibat korupsi sudah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN. Hal itu seiring dengan penyelesaian kasusnya masing-masing dan tersebar diberbagai OPD dan semuanya sudah melalui tindakan dan keputusan hukum.

Selain di Pemprov Banten, ASN yang terbukti korupsi juga tersebar di kabupaten/kota, rinciannya Kabupaten Serang 10 orang, Pandeglang 13 orang, Lebak 3 orang, Kabupaten Tangerang 11 orang, Kota Cilegon 7 orang, Kota Serang 3 orang dan Kota Tangerang Selatan 6 orang. “Total semua 70 orang ASN,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here