Senin, 17 Desember 2018
Tumpukan sampah di ruas Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung, Desa/Kecamatan Cikande.*

Terbentur Aturan, Pengalihan Pengelolaan Sampah Dibatalkan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang menarik kembali wewenang pengelolaan sampah di tujuh kecamatan yang sejak sebulan lalu dialihkan. Hal tersebut dilakukan, karena pengalihan tersebut berbenturan dengan peraturan.

Kepala Bidang Pertamanan dan Persampahan pada DLH Kabupaten Serang, Asep Herdiana mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dikatakan, bahwa pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan pemerintah kecamatan. Namun, harus melalui kelompok-kelompok masyarakat. “Itu juga bukan langsung ke TPSA (tempat pembuangan sampah akhir),” katanya, Jumat (16/2/2018).

Ia menuturkan, sebelumnya per 1 Januari 2018 pengelolaan sampah dilimpahkan ke 7 kecamatan, yakni Kecamatan Cinangka, Anyer, Kramatwatu, Ciruas, Kragilan, Kibin, dan Cikande. Pelimpahan pengelolaan juga disertai dengan peralihan sarana serta prasarana pengangkut sampah, personel kebersihan, dan anggaran operasional.

Namun, kemudian berdasarkan aturan tersebut, ujar dia, pengelolaan sampah tersebut harus ditarik kembali. Sebab, jika terus dijalankan, maka akan berbenturan dengan peraturan dan dikhawatirkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Sudah kami tarik kembali, tinggal soal anggarannya sedang proses penarikan,” ucapnya.

Oleh karena itu, saat ini pihaknya akan mempersiapkan regulasi terlebih dahulu untuk pelimpahan pengelolaan sampah kepada pemerintah kecamatan. Selain itu, juga membentuk kelompok masyarakat untuk ikut serta mengelola sampah. “Supaya kecamatan ini jelas tupoksinya,” tuturnya.

Sementara, Camat Cikande, Ajat Sudrajat membenarkan perihal tersebut. Menurut dia, pengelolaan sampah sudah dilimpahkan kembali kepada DLH. Bahkan, semua sarana dan prasarana telah dialihkan kembali ke dinas terkait.

Meski demikian, dia mengatakan, jika anggaran pengelolaan sampah belum dialihkan kepada DLH. Hal tersebut, karena anggaran sudah telanjur dialokasikan kepada pemerintah kecamatan. “Jadi, kecamatan hanya sebagai kasirnya saja. Pelaksananya tetap DLH,” katanya. (Dindin Hasanudin)***


Sekilas Info

Rusak dan Invalid, Disdukcapil Kota Serang Musnahkan 2.637 KTP-El

SERANG, (KB).- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang memusnahkan 2.637 kartu tanda penduduk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *