Terancam Diputus Kontrak BPJS Kesehatan, 50 Klinik di Kabupaten Serang Belum Terakreditasi

SERANG, (KB).- Sebanyak 50 klinik di Kabupaten Serang belum terakreditasi. Akibatnya, puluhan fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan pasien luar yang menderita penyakit-penyakit ringan tersebut terancam diputus kontrak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Dasar (Yandas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang Gia Andriani mengatakan, tahun ini ada 21 klinik dari total 50 klinik tersebut, yang telah mengajukan untuk diakreditasi. Hal itu dilakukan agar klinik tersebut tidak dikeluarkan dari kerja sama BPJS Kesehatan.

“Saat ini ada 50 klinik di kabupaten yang belum terakreditasi. Tapi sudah ada yang mau berproses untuk diakreditasi,” kata Gia kepada Kabar Banten, Sabtu (24/8/2019).

Dia menjelaskan, akreditasi tersebut atas perintah dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar semua klinik yang ada di Indonesia terakreditasi. Sementara itu, klinik lainnya yang belum terakreditasi akan dilakukan secara bertahap. Sebab, kendala yang terjadi di lapangan saat proses akreditasi yaitu jumlah pendamping yang masih minim.

“Untuk akreditasi ini ada pendampingnya. Pendamping yang bukan aparatur sipil negara (ASN) ada 10. Sementara dari ASN yang bisa hanya 10 makanya sangat kurang, akreditasi klinik lainnya pun harus bertahap di tahun berikutnya,” tuturnya.

Gia menuturkan, untuk proses akreditasi membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk pengajuan. Setelah itu disurvei oleh tim dari komisi akreditasi apakah klinik tersebut memenuhi standar atau tidak. Hasilnya baru akan diketahui setelah tiga bulan dari waktu survei. “Jadi nanti mulai awal tahun 2020, total 21 klinik itu akan diakreditasi untuk menentukan kelayakan klinik tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, ada beberapa instrumen yang telah ditetapkan oleh komisi akreditasi, dimana instrumen tersebut harus dilengkapi oleh klinik agar memenuhi standar sebuah klinik dan mendapatkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Instrumen itu di antaranya dari tata graha, dokumen-dokumen, hingga tenaga sumber daya manusia (SDM). “Itu syarat mutlak yang sudah ditetapkan,” ucapnya.

Paling lambat 2021

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang Sri Wahyuni menuturkan, semua klinik yang ada di Indonesia harus sudah terakreditasi dengan batas waktu paling lambat hingga 2021. Namun jika tidak dilakukan maka klinik tersebut akan di dropout atau dikeluarkan dari kerja sama BPJS Kesehatan.

“Ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya rutin mengadakan pertemuan dan sosialisasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama mitra dan asosiasi klinik setempat untuk mendorong proses terkait akreditasi tersebut. “Tidak hanya tinggal diam, kami juga terus berupaya menyosialisasikan ini, sehingga semua klinik khususnya yang ada di Serang terakreditasi,” ujarnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here