Rabu, 26 September 2018

Terancam Batal Dilaunching Jokowi, Interchange Layak Beroperasi

SERANG, (KB).- Jalan simpang susun atau interchange di Desa Julang, Kecamatan Cikande telah mendapatkan sertifikat layak operasi dari tim besar pemerintah pusat yang telah melakukan uji kelayakan beberapa hari lalu. Namun, jalan tersebut terancam batal dilaunching oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/3/2018) karena sertifikat layak operasi baru keluar Senin (12/3/2018) dan baru ditembuskan ke sekretariat negara (Setneg).

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, dari hasil pengecekan terkahir oleh tim besar yang terdiri dari Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Kemenhub, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perwakilan Korlantas Mabes Polri dan MMS. Interchange sudah mendapatkan sertifikat layak operasi.

“Sudah di cek oleh tim besar, apa yang direkomendasikan 30 item sudah dipenuhi semua, dan sudah ada sertifikat layak operasinya. Jadi sudah bisa beroprasi, cuma sertifikat layak operasinya itu baru kelaur hari ini (Kemarin), dan baru kami sampaikan ke setneg, haru ini, makanya ini sedang dibicarakan apakah keuber (Terkejar) atau tidak, Pak Jokowi kan datang tanggal 14, kemungkinan gak keuber,” katanya yang ditemui wartawan usai menghadiri rapat di Aula TB Suwandi, Senin (12/3/2018).

Namun, kata Pandji, secara teknis interchange Cikande sudah layak beroperasi. Jika tidak bisa di launching oleh presiden, menurut Panjdi hal tersebut tidak masalah. “Kita kan mengejar launching itu karena ingin memanfaatkan kehadiran Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya tidak bisa dilaunching oleh presiden ya masih ada Pak Gubernur, kalau misalnya gubernur berhalangan juga kan masih ada ibu bupati, tidak ada masalah,” ujarnya.

Pandji mengatakan, pihaknya menargetkan interchange di launching Maret 2018. “Meskipun tidak oleh presiden, launchingnya tetap kami targetkan bulan ini,” katanya. Terkait dana iuran dari perusahan untuk pembangunan interchange, kata Pandji, saat ini penandatangan MoU oleh perusahaan tetap berjalan, dan jumlah perusahaan yang menandatangani MoU ada peningkatan.

“Sekarang sudah sekitar 150 perusahaan, jadi tinggal sekitar 200 perusahaan lagi yang belum. Target kita kan penandatangan MoU nya dulu, kalau pembayaran di tenggat sampai 2018 akhir. Tapi anggaran yang masuk juga ada progres, sekarang sudah diangka Rp 8, 3 miliar, dari keharusan Rp 62 miliar,” ucapnya.

Meski anggaran yang masuk masih jauh dari target, namun, Pandji tetap Optimis akan tercapai. “Saya optimis, kan kata BPK itu kalau seandainya mereka bayar semua, itu hanya terhimpun Rp 46 miliar, kalau rata-rata seribu kan berati baru 4600 hektare yang sharing itu, sedangkan kita disana punya 25 ribu hektare zona yang akan dikembangkan jadi kawasan industri, kalau 20 ribu brartikan kalau rata-rata 1000 sudah kelihatan,” ujarnya. Pandji yakin setelah interchange dibuka, investasi akan banyak yang masuk. “Pada saat itu akan saya terapkan cost sharing ke yang mau berinvestasi,” katanya. (YY)***


Sekilas Info

Peringatan HUT ke-18, Pemprov Banten Siapkan Pesta Rakyat

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan pesta rakyat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *