Tenaga Pendidik dan Teknis, Kuota CASN Pemprov Banten 253

Kuota seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemprov Banten pada seleksi 2019 berjumlah 253. Jumlah tersebut terdiri atas tenaga pendidik dan teknis di sejumlah OPD Pemprov Banten.

Kepala BKD Banten Komarudin menuturkan, kuota yang didapatkan Pemprov Banten sesuai dengan persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam kuota tersebut tidak terdapat formasi untuk PPPK maupun tenaga kesehatan.

“Komposisinya untuk tenaga teknis di beberapa OPD, keuangan, paling banyak pendidikan. Di tahun 2019 teknis, sisanya pendidikan,” katanya kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Terkait tenaga kesehatan, ia sedang mengusulkan kembali kepada pemerintah pusat agar tenaga kesehatan bisa masuk dalam kuota CASN Pemprov Banten. “Pengumuman (seleksi CASN) Oktober sudah diumumkan. Untuk PPPK belum (masuk formasi pemprov), semuanya CASN,” ujarnya.

Jumlah kuota yang diterima Pemprov Banten sesuai dengan Keputusan Menpan RB Nomor 545 tentang Penetapan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemprov Banten Tahun 2019. Dalam beberapa kesempatan, Komarudin menuturkan, tenaga pendidikan paling banyak dibutuhkan Pemprov Banten.

“Artinya, cakupan untuk usia sekolah SMK-SMA itu ya semakin tinggi. Sementara, guru itu kan jabatan yang tidak tergantikan, karena dia harus spesifik mata pelajarannya apa, di sekolah apa, tidak boleh kurang tidak boleh lebih. Karena tidak bisa digeser-geser,” ucapnya.

Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan pada BKD Banten Ade Nuryasin menuturkan, usulan kuota CASN pemprov ke pemerintah pusat untuk seleksi 2019 sebanyak 480. Dalam usulan tersebut posisi yang paling dominan untuk tenaga pendidik.

Terkait jadwal pendaftaran, jika mengacu pada seleksi CASN tahun lalu biasanya dilaksanakan serentak bersamaan dengan pendaftaran yang dilakukan pemerintah pusat. “Kalau jadwal dari pusat seperti itu,” tuturnya.

Ia mengatakan, pemprov hanya diberikan kewenangan mengusulkan berapa kuota yang dibutuhkan pada CASN 2019. Sedangkan keputusannya bergantung dari pertimbangan pemerintah pusat. (Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here