Sabtu, 15 Desember 2018
Gubernur Banten Wahidin Halim saat memberikan penjelasan kepada peserta diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (6/12/2018).

Tenaga Kerja Konstruksi di Banten Hanya 3,7 Persen Bersertifikat

SERANG, (KB).- Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang menggarap sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi Banten masih banyak yang belum bersertifikat. Dari jumlah TKK yang ada, hanya 3,7 persen diantaranya yang bersertifikat.

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KemenPUPR, Dewichomistriana mengatakan, Pemerintah Pusat sedang menggenjot pembangunan infrakstuktur di wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Untuk di Banten sendiri anggaran infrastruktur di KemenPUPR mencapai Rp 11,7 triliun.

“Pagu KemenPUPR untuk 2018 ini Rp 108,69 triliun. Di Banten sendiri anggaran infrastruktur di KemenPUPR mencapai Rp 11,7 triliun,” ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (6/12/2018).

Namun demikian, pelaksanaan proyek infrastruktur di Banten belum didukung TKK yang bersertifikat. Dari jumlah TKK yang ada, hanya 3,7 persen diantaranya yang bersertifikat.

“Kami sudah mengukur untuk pengerjaan infrastruktur Rp 1 triliun sama dengan 14.000 TKK bersertifikat. Sehingga terjadi gap per tahunnya sebesar 487.805 TKK. TKK yang bersertifikat di wilayah Banten itu angkanya hanya sekitar 3,7 persen,” ujarnya.

Kekurangan TKK bersertifikat juga terjadi di tingkatan nasional. Dari total TKK sebanyak 8.136.636 orang, baru 6,22 persen yang bersertifikat. “506.197 TKK yang bersertifikat sekarang ini terdiri atas 351.279 yang masuk kategori terampil dan yang ahli berjumlah 154.916 orang dengan total sertifikat 788.067,” katanya.

Untuk mengatasinya, lanjut dia, KemenPUPR telah melakukan beberapa upaya. Diantaranya melakukan peningkatan SDM melalui pelatihan dan uji sertifikasi. “Adapun capaian peningkatan kompetensi dan uji sertifikasi sejak 2015 hingga 2018 ditargetkan ada 92.061 TKK bersertifikat,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengatakan, pencipataan tenaga kerja berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

“Berdasarkan peringkat program for internasional student assessment (PISA) pada 2015. Peringkat Indonesia di bidang science diperingkat 62 dari 70 negara, maths (matematika) peringkat 64 dan reading (membaca) peringkat 63,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim menuturkan, ada fakta yang masih ironi di Provinsi Banten. Dimana angka kemiskinan terendah namun tingkat pengangguran terbuka masih tinggi. Salah satu penyumbang terbesarnya adalah lulusan SMA/SMK.

Berdasarkan kajian Pemprov Banten, hal ini disebabkan oleh kompetensi lulusan SMA/SMK yang banyak tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

“Lalu apa yang kami lakukan? Saya memang sejak 2017 menggratiskan sekolah pendidikan tingkat SMA/K ini adalah upaya untuk membangun pendidikan di Provinsi Banten. Jadi masyarakat semua dari SMP bisa meneruskan sampai SMA,” katanya. (SN)*


Sekilas Info

Jalur Maut di Jalan Raya Serang-Cilegon

Jalur maut, begitu kira-kira masyarakat menyebut ruas jalan raya Serang-Cilegon, tepatnya dari trafficlight Pondok Cilegon …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *