Tenaga Kerja Asing Kuasai Lapangan Kerja

CILEGON, (KB).- Pekerja berkebangsaan asing terdata masih menguasai ribuan lapangan kerja di Kota Cilegon. Namun, kabarnya sebagian besar perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing tersebut, tidak memproses dokumen Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon. Data Disnaker Kota Cilegon, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di kota baja pada 2017 sebanyak 1.271 orang. Tetapi, dari ribuan warga tersebut, hanya 307 WNA yang memproses dokumen IMTA).

Adanya ribuan TKA di Cilegon mendapat respons dari Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cilegon Syarief Ridwan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku miris dengan kondisi tersebut. “Saya cukup prihatin. Ketika angka pengangguran di Kota Cilegon masih tinggi, jumlah TKA ternyata tinggi pula. Artinya, ada kesempatan kerja yang seharusnya dimiliki warga Cilegon masih dikuasai warga asing,” ujarnya.

Padahal, menurut dia, idealnya TKA didatangkan dalam rangka melatih pekerja lokal dalam menguasai bidang pekerjaan. Usai meningkatkan pengetahuan para pekerja, TKA pun dikembalikan perusahaan ke negara asal. “Jadi hanya transfer knowledge, bukan malah bekerja terus. Kalau tidak, hanya pada posisi top leader, bukan sampai ke tingkat paling bawah,” katanya. Meski demikian, pihaknya belum bisa melakukan intervensi terkait keberadaan warga asing.

Menurut Syarief, Pemkot Cilegon tidak memiliki regulasi yang mengatur porsi keberadaan TKA guna perlindungan warga Cilegon mendapatkan kepastian pekerjaan. “Kami pernah usulkan persolaan itu dalam Raperda orang asing. Tapi kandas di jalan karena ada benturan dengan undang-undang,” ucap Syarief. Disisi lain, tutur dia, keberadaan TKA memberikan sumbangan besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Disnaker Kota Cilegon Wawan Gunawan mengatakan, 307 WNA yang mengurus IMTA di Disnaker Cilegon di 2017 telah menyumbang Rp 4,4 miliar bagi PAD. “Dari 1.271 TKA itu, 307 WNA menyumbang PAD besar ke Pemkot. Sementara 964 TKA sisanya ada yang urus IMTA di Kemenaker atau di Disnaker Banten. Itu pemasukannya bukan ke Cilegon,” katanya.

Menurut dia, realisasi tersebut menjadi dilema bagi Disnaker Kota Cilegon. Pasalnya, peningkatan pendapatan IMTA membuktikan jumlah TKA di Cilegon masih cukup banyak. “Banyaknya TKA ini bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi pendapatan dari IMTA masuk, di sisi lain tenaga kerja lokal masih banyak yang butuh pekerjaan,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tetap berkeinginan tenaga kerja lokal banyak yang bekerja dibanding pendapatan IMTA yang tinggi. Ia mengatakan, setiap TKA diwajibkan memiliki IMTA. Pengurusan IMTA dilakukan oleh perusahaan atau agen tenaga kerja yang menaungi tenaga kerja. “IMTA harus dipegang oleh setiap TKA. Pembuatan IMTA itu ada biayanya,” katanya. Menurut Wawan, IMTA memiliki masa berlaku bervariasi, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, batas maksimal IMTA berlaku maksimal satu tahun. “Setelah satu tahun, maka IMTA harus diperpanjang,” ucap Wawan.(AH)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here