Tenaga Ahli Bidang Media dan PR Mundur, Ini Tanggapan WH

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menanggapi mundurnya Tenaga Ahli (TA) Bidang Media dan Public Relation (PR) Ikhsan Ahmad. WH masih mengkaji formulasi dan aturan mengenai kedudukan tenaga ahli gubernur, agar proses pengangkatan para tenaga ahli tersebut tidak terbentur oleh aturan yang berlaku.

“Proses dan cara merekrut tenaga ahli gubernur termasuk di dalamnya saudara Ikhsan Ahmad yang akan dipromosikan untuk menjadikan tenaga ahli ini, diakui masih menyiapkan formulasi dan aturan yang sesuai mengenai kedudukan tenaga ahli gubernur. Ini dilakukan agar ke depan tidak ada permasalahan khususnya mengenai dasar hukum yang berlaku,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim, Jumat (26/7/2019), menanggapi mundurnya Tenaga Ahli Bidang Media dan Public Relation (PR) Ikhsan Ahmad tanpa surat keputusan (SK) pengangkatan.

Selama ini, kata WH, dirinya memang gemar berkumpul dan berdiskusi dengan orang-orang dari berbagai kalangan, terutama yang memiliki keahlian dan potensi di bidangnya. Diskusi itu memuat berbagai persoalan yang berdampak untuk kemajuan Banten ke depan.

Dia mengatakan, diskusi yang berkaitan dengan pembangunan Banten biasanya dipimpin langsung oleh dirinya. Sehingga, forum diskusi kecil semacam itu akan melahirkan ide-ide yang dapat dijadikan bahan pada proses pembuatan kebijakan gubernur dalam pembangunan di Banten.

Baca Juga : Tenaga Ahli Gubernur Banten Mundur

“Orang-orang yang punya wawasan dan memberikan masukan yang bagus untuk Banten selalu saya akomodasi. Baik soal sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik, pertanian, IPTEK dan lainnya, yang penting tujuannya untuk kemajuan pembangunan Banten,” ujar gubernur.

Jika di antara peserta diskusi ada yang sangat menonjol di bidangnya, ia juga ingin menariknya menjadi semacam tenaga ahli sesuai kompetensinya masing-masing. Dengan pengangkatan menjadi TA itu, yang bersangkutan diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta pertimbangan kepada gubernur sesuai dengan keahliannya tersebut.

“Namun hingga sejauh ini, masih menyiapkan formulasi dan aturan yang sesuai mengenai kedudukan para tenaga ahli gubernur tersebut. Hingga saat ini masih dikaji mengenai kedudukan tenaga ahli agar sesuai dengan peraturan, termasuk di antaranya telah melakukan studi banding ke beberapa daerah,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here