Temui Hotman Paris, Honorer K1 Pemprov Banten Menginap di Jakarta

SERANG, (KB).- Forum Honorer Kategori Satu (K1) Pemprov Banten akan menginap di halaman Kedai Kopi Johny, di Jalan Kopyor Raya Blok Q1 Nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (22/2/2019). Mereka akan menemui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Sabtu (23/2/2019), untuk membahas rencana langkah hukum yang akan diambil.

Diketahui, Forum Honorer K1 Pemprov Banten akan menempuh langkah hukum untuk menggugat pemerintah. Langkah hukum ini diambil karena sampai saat mereka belum diangkat menjadi ASN. Padahal, rekan mereka sesama honorer K1 yang berjumlah 300 orang sudah diangkat menjadi ASN tanpa tes pada 2014.

Anggota Forum Honorer K1 Pemprov Banten Usup Supriyadi mengatakan, pihaknya mendapat jadwal bertemu Hotman Paris Hutapea pada Sabtu (23/2/2019) pagi. “Menginap di halaman Kopi Johny Jakarta karena pagi-pagi doterima Hotman Paris, yang ikut berangkat perwakilan 50 orang,” katanya, Kamis (21/22019).

Dalam pertemuan dengan Hotman Paris, pihaknya akan membahas rencana menggugat pemerintah. Sudah ada sejumlah dokumen pendukung untuk disampaikan dalam gugatan. Salah satunya data pengangkatan 300 honorer K1 Pemprov Banten pada 2014.

“Data K1 yang sudah PNS dengan kami sisa K1. Ada juga data untuk penunjang kita, ada data waktu otorisasi tahun 2013. Kemudian surat-surat lain dengan data penunjang yang lengkap,” ujarnya.

Dalam gugatan, pihaknya akan menuntut pemerintah agar segera melakukan pengangkatan terhadap honorer K1 sisa pengangkatan 2014. Mereka juga turut mempertanyakan alasan apa yang melandasi pemerintah hanya mengangkat 300 honorer K1 pada 2014. Padahal, berkas pengajuan pengangkatan pada saat itu sama.

“Gugatan proses pengangkatan yang rekan kita 300 itu dasarnya apa. Poinnya satu tapi nanti akan merembet hingga akan ketemu di mana fakta sebenarnya hingga bisa membedakan kita dengan mereka yang 300 orang itu,” katanya.

Memperjelas

Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin mengaku, mendukung langkah honorer K1 yang akan menempuh jalur hukum. Langkah menjadi salah satu cara untuk memperjelas masalah yang membuat sisa honorer K1 belum juga diangkat.

“Justru kami dukung, biar segala sesuatunya itu menjadi jelas, apa masalahnya, apa yang bisa dilakukan oleh pemprov Banten. Kalau ada keputusan pengadilan yang mengikat yang harus dilakukan ya kita siap lakukan. Biar enggak jadi polemik, tarik ulur sana sini,” katanya.

Sejauh ini pemprov sudah berupaya membantu memperjelas nasib sisa honorer K1 di Banten. Akan tetapi, pengangkatan honorer K1 menjadi ASN sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kedatangan ke sini (BKD) sudah berkali-kali dan kita well come dan ini bagian dari empati saya selaku kepala BKD terhadap status K1. Justru saya tanya apa yang bisa dilakukan saya selaku kepala BKD atau gubernur untuk membantu mereka. Mereka sebenarnya bingung juga, apa? Memang enggak ada. Selama ini proses usulan, SPTJM (surat pertanggung jawaban mutlak) sudah dibuat semua,” ujarnya.

Di luar upaya membantu pengangkatan sisa honorer K1 menjadi ASN, pemprov juga sudah berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka dengan menambaah pendapatan. “Kaitannya kesejahteraan sudah dinaikan gajinya,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here