Selasa, 21 Agustus 2018

Temuan LHP BPK, DPRD Minta OPD Pemprov Banten ”Bermasalah” Disanksi

SERANG, (KB).- DPRD Banten menyampaikan delapan catatan hasil pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2017. Salah satu rekomendasinya, Gubernur Banten Wahidin Halim diminta untuk memberikan sanksi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak cermat atau ”bermasalah” dalam melaksanakan tugas.

Hal itu disampaikan Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Budi Prajogo, dalam rapat paripurna hasil pembahasan DPRD terhadap LHP BPK RI atas LKPD Banten TA 2017, di DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (7/6/2018).

“Kepada Gubernur Banten agar memerintahkan kepala OPD terkait pemberian sanksi sesuai temuan LHP BPK kepada PPK (pejabat pembuat komitmen), PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan PPHP (pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan) yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas,” ujar Budi.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pelaksanaan hibah dan bantuan sosial (bansos) di beberapa OPD agar sesuai dengan aturan perundang-undangan.”Gubernur agar memerintahkan kepala Kesbangpol, P3AKKB, Dispora, Dinkop dan UMKM, dan Biro Kesra untuk melaksanakan pemberian hibah sesuai pergub No. 51/2017 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD,” ucap Budi.

Baca Juga: Temuan BPK Atas LKPD Pemprov Banten 2017

Hal krusial lainnya yaitu mengenai tata kelola aset yang masih menyisakan permasalahan. Pertama soal sistem database yang belum terintegrasi dalam satu aplikasi. Kedua, inventarisasi aset yang belum rampung. “Kaitan dengan pelimpahan P3D aset SMA/SMK serta SLB agar gubernur memerintahkan Disdikbud untuk menyelesaikan pemindahtanganan aset gedung dan bangunan milik Kabupaten Pandeglang. Dan menyelesaikan perbedaan luas aset tanah di Tangerang serta aset lainnya yang saat ini masih terkelompokan di dalam aset lain-lain dalam laporan keuangan Pemprov Banten,” tuturnya.

Review RKA

Selanjutnya, DPRD juga gubernur agar memerintahkan Inspektorat untuk review terhadap rencana kerja anggaran (RKA) sebagai langkah preventif selama proses penyusunan anggaran. “Kami ingin penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik ini diawali dari proses perencanaan dan penganggaran,” tuturnya.

Budi mengatakan, raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan jaminan tidak ada praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kami mendorong pemprov meningkatkan tata kelola penyelanggaraan pemerintahan di waktu yang akan datang.

DPRD mendorong agar temuan LHP ditindaklanjuti sebelum 60 hari dengan adanya langkah konkret penyelesaian pertanggungjawabannya. Termasuk temuan tahun-tahun sebelumnya harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Terakhir, seluruh OPD diminta meningkatkan fungsi sistem pengendalian internal. “Sehingga dalam pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBD dapat mencegah terjadinya kerugian daerah,” tuturnya.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, DPRD minta laporan progres tindak lanjut LHP BPK setiap bulannya. “Agar dilaporkan setiap bulannya,” kata Asep.

Baca Juga: Tindak Lanjut Temuan BPK, Dewan Panggil Sejumlah OPD Pemprov Banten

Menurut Sekda Banten Ranta Soeharta, temuan-temuan BPK pada LKPD 2017 relatif sedikit.”Contoh P3D, itu sebenarnya sudah (ditindaklanjuti), cuma ada beberapa sisa. Contohnya tanah yang di Tangerang. Enggak terlalu banyak. Insya Allah lah. Aset juga sedikit lah, hanya beberapa saja,” kata Ranta.

Soal sanksi, menurutnya akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan sesuai PP 53/2010 (tentang peraturan disiplin ASN) dan PP 11/2017 (tentang manajemen ASN). Bukan enggak baik. Tapi mungkin telat. Tapi selesai. Kita liat tingkat ininya (ketidakcermatannya),” ujarnya.

Sementara soal hibah menurutnya memang perlu diperbaiki pelaksanaannya. “Memang ada banyak contoh proposalnya misalnya buat ini, tapi pelaksanaannya perlu dilurusin. Insya Allah transisi e-hibah 2019 kita tingkatkan lebih baik,” ucapnya. (RI)*


Sekilas Info

LAZ Harfa Banten Gelar Sholat Ghaib dan Doa Bersama Untuk Korban Gempa Lombok

SERANG, (KB).- Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten menggelar sholat ghaib dan doa bersama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *