Temuan di Pemprov Banten Meningkat

SERANG, (KB).- Temuan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Banten pada semester I tahun anggaran 2019 mencapai 623 atau meningkat, dibandingkan tahun anggaran 2018 pada semester yang sama. Namun untuk kerugian negara, menurun dari Rp 5,377 miliar pada 2018 menjadi Rp 2,702 miliar pada tahun ini.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (28/11/2019). Temuan semester I tahun anggaran 2019 dibagi dalam lima kategori, yaitu audit 126 temuan, review 145 temuan, monitoring dan evaluasi (monev) 238 temuan.

“Berikutnya jenis pengawasan audit tujuan tertentu (ATT) 51 serta konsultasi pengawasan lainnya sebanyak 63 temuan. Jenis temuannya sendiri berupa pekerjaan tak sesuai dengan spesifikasi pada belanja modal serta barang dan jasa,” kata Inspektur Provinsi Banten E Kusmayadi.

Jika dibandingkan tahun anggaran 2018 pada semester yang sama, jumlah temuan pada tahun anggaran 2019 lebih banyak. Pada tahun anggaran 2018 temuannya berjumlah 546. Rinciannya, hasil audit 138 temuan, review 90 temuan, monev 211 temuan.

Kemudian, jenis pengawasan ATT 50 temuan serta konsultasi dan pengawasan lainnya 57 temuan. “Adapun nilai kerugian yang ditimbulkan selama 2018 mencapai Rp 5,377 miliar,” katanya.

Ia meminta seluruh kerugian negara semester I tahun anggaran 2019 dikembalikan. Berdasarkan ketentuan, pengembalian diberikan waktu selama 60 hari. Bagi yang tak sanggup akan dilaksanakan sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR). Setelah ada kesepakatan, yang bersangkutan diberikan waktu dua bulan untuk pelunasan.

“Ketika tidak mampu menyelesaikan sesuai perjanjian (TPTGR), bisa dilakukan perjanjian ulang, diberikan ruang perpanjangan atau komitmen lagi. Adapun upaya lain melalui pengacara negara melalui Datun (Perdata Tata Usaha Negara) Kejaksaan untuk menagih,” ujarnya.

Sampai saat ini, sudah ada kerugian negara pada 2019 yang ditindaklanjuti. Mengingat nilainya tak terlalu, rata-rata kerugian negara 2019 sudah terselesaikan. “Rata-rata 2019 langsung diselesaikan karena (nilainya) kecil-kecil, Rp 5 sampai Rp 10 juta dan kita mendorong ketika ada temuan untuk diselesaikan,” ucapnya.

Untuk 2018, ia tak menampik masih ada kerugian negara yang belum dikembalikan, yaitu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) senilai Rp 616 juta, Dinas Perhubungan (Dishub) Rp 72 juta dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 60 juta.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, nilai kerugian dari kegiatan di Pemprov Banten sudah mengalami penurunan. Jika dibandingkan sebelum ia menjadi gubernur jumlah kerugian negaranya bahkan ada yang mencapai puluhan miliar.

“Temuan waktu saya masuk (ada yang belum diselesaikan) dari 2012, 2012, 2014, 2015 sampai puluhan miliar. Sekarang sudah dikembalian sebagian. TPTGR ada waktu untuk mengembalikan, ada kesepakatan waktu sidang. Per bulan berapa (mampu) mengembalikan, ada (yang jangka waktu pengembaliannya) tiga tahun, empat tahun,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here