Temuan BPK Atas LKPD Pemprov Banten 2017

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Meski begitu, LKPD 2017 tidak bersih dari temuan. BPK mencatat ada 3 temuan yang harus ditindaklanjuti.

“Tanpa mengurangi keberhasilan Pemprov Banten, BPK masih menemukan beberapa permaslahan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadal peratuan perundang-undangan. Meski demikian tidak mempengaruhi opini BPK,” ujar Anggota V BPK RI, Isma Yatun, dalam paripurna istimewa di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (28/5/2018).

Isma mengungkapkan, tiga temuan tersebut yaitu pertama berkaitan dengan aset tetap atas pelimpahan personel, prasarana, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) sekolah tingkat menengah yang belum seluruhnya diinventarisasi. Kedua, penatausahaan hibah uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tertib.

“Ketiga, ketidaksesuaian spesifikasi paket pengadaan gedung garasi (pool) pada Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujar Isma.

Isma menuturkan, permasalahan tersebut beserta rekomdasinya telah dimuat lewat buku 2 atas sistem pengendalian intern dan buku 3 atas kepatuhan atas aturan perundang-undangan.

“Pada pasal 20 Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan diterima,” tuturnya. (RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here