Tempat Hiburan Malam di Kota Serang, DPMPTSP tak Pernah Beri Izin

SERANG, (KB).- Maraknya tempat hiburan malam di Kota Serang yang masih beroperasi tentu membuat resah masyarakat. Tak sedikit warga menanyakan perihal izin operasi dan pendirian dari tempat hiburan malam tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang Ahmad Mujimi mengatakan, tidak pernah sekali pun memberikan izin terhadap tempat hiburan malam. Apalagi yang mengundang kemaksiatan serta merugikan banyak orang. Alasannya, pihaknya hanya mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB).

“Kami itu hanya mengeluarkan IMB, sesuai dengan peraturan daerah (Perda) yang berlaku, sedangkan izin tempat hiburan itu langsung ke pusat, OSS (online single submission) dan itu diakses melalui online langsung ke pusat. Jadi, bukan kami yang mengurus dan mengeluarkan izinnya,” katanya, Jumat (13/9/2019).

Namun, ujar dia, untuk mencabut izin hingga penutupan tempat hiburan, pihaknya tidak memiliki kewenangan. Akan tetapi, dia menjelaskan, jika DPMPTSP hanya bisa melakukan pengecekan ke lokasi. Hal tersebut juga atas laporan dari masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Karena pengecekan itu merupakan bagian dari prosedur dinasnya. Untuk mengeluarkan izin pun kami harus melihat rekomendasi juga. Kalau tidak sesuai dengan izin, maka harus ditutup. Hanya saja, untuk penutupan tempat hiburan bukan tugas dan kewenangan kami, melainkan tugas Satpol PP sebagai leading sector-nya,” ucapnya.

Selain itu, tutur dia, penutupan tersebut juga tak hanya dilakukan oleh pemerintah semata. Akan tetapi, tugas seluruh elemen masyarakat termasuk ulama. “Kalau ada tempat hiburan malam harus diberantas dan pemberantasannya dilakukan oleh seluruh pihak, baik ulama maupun umaro,” katanya.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang menyatakan, sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sesuai standar operasional prosedur (SOP), dalam melaksanakan razia hiburan malam. Adapun untuk mencabut perizinan, kewenangannya ada di DPMPTSP Kota Serang.

Kepala Satpol PP Kota Serang Kusna Ramdani menuturkan, jika ada pihak yang menganggap razia hiburan malam hanya formalitas merupakan hak masing-masing pihak untuk memberi penilaian, tetapi jika menyangkut perizinan bukan menjadi kewenangannya.

“Kadang di situ ada izinnya izin resto, terus bagaimana kami nutup, karena izin resto. Kalau mencabut perizinan kan harus dari DPMPTSP,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (13/9/2019).

Namun, ucap dia, jika tempat hiburan malam yang beroperasi tidak memiliki izin, maka Pol PP bisa melakukan penyegelan dan penutupan dengan kriteria tempat tersebut menyalahi perda dan ada saksi saat penyegelan. Namun, konsisinya yang sudah pernah ditutup pun kembali beroperasi kembali.

“Bisa kan kami pernah menyegel juga, tapi sudah lama dibuka lagi, kan gimana pada bandel pada ngeyel pengusahanya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kota Serang Budi Rustandi meminta Satpol PP melakukan tindakan tegas terhadap hiburan malam yang masih beroperasi. Selain itu, kata dia, hiburan malam yang sudah disegel jangan sampai dibuka lagi.

“Saya tidak sepakat jika tempat hiburan malam itu didiamkan, kalau tidak ada ketegasan dari Satpol PP saya akan panggil,” ujarnya.

Kemudian, terkait izin yang tidak sesuai, ucap dia, DPMPTSP punya hak untuk mencabut izin tersebut. Menurut dia, jangan sampai Kota Serang yang memilki tagline madani marak hiburan malam dan kemaksiatan. “Kalau izinnya tidak sesuai cabut saja, bisa itu,” tuturnya. (Rizki Putri/Masykur)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here