Telat Diajukan, Revisi RPJMD Kota Cilegon Ditolak Kemendagri

CILEGON, (KB).- Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 kandas. Sebab, Pemkot telat mengajukan usulan ke kementerian Dalam negeri (Kemendagri).

Diketahui, berdasarkan aturan, revisi RPJMD dapat dilakukan bila periode pemerintahan masih tersisa tiga tahun. Hal itu dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati. Ia menuturkan, revisi RPJMD tidak bisa dilanjutkan karena persoalan waktu.

“Masa pemerintahan periode 2016-2021 kan tersisa dua tahun. Sementara dalam aturan itu harus paling telat tiga tahun masa pemerintahan. Sehingga pada akhirnya evaluasi tidak dapat kami lanjutkan,” katanya, akhir pekan lalu.

Melihat kondisi itu maka pihaknya tetap melanjutkan pembangunan sesuatu amanat RPJMD Kota Cilegon 2016-2021. Pihaknya akan mengoptimalkan sisa waktu yang ada untuk menyelesaikan PR-PR Pemkot Cilegon. “Kami akan lihat mana yang bisa selesai mana yang tidak bisa,” ujarnya.

Hingga tahun ke empat Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada RPJMD 2016-2021, tujuh prioritas daerah tercatat masuk dalam status off track atau tidak sesuai target. Terbanyak merupakan prioritas daerah yang masuk ke dalam tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon.

Terdapat tiga prioritas daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas PUTR Kota Cilegon, salah satunya pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU). Prioritas lain yang menjadi tanggung jawab Dinas PUTR Kota Cilegon adalah peningkatan dan pengembangan jalan, serta pembangunan tandon.

Kegiatan pengembangan Badan Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), juga masuk dalam daftar off track. Menurut kegiatan tersebut hingga saat ini belum ada progress karena adanya perubahan konsep pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK).

Agenda persiapan sarana angkutan umum masal (SAUM) dan kantong parkir pun masuk daftar merah itu. Dimana kedua kegiatan yang masuk dalam tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, seharusnya selesai di 2017.

Berikutnya, pembangunan kawasan pertanian terpadu (KPT) tercatat mundur dari jadwal yang tertuang dalam RPJMD. Ini pun masuk daftar “off track” Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Terakhir, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D juga tidak sesuai target RPJMD. Terjadi pengurangan target dari sebelumnya dua RSUD tipe D menjadi satu RSUD tipe D.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon Isro Miraj menuturkan, Pemkot Cilegon harus betul- betul kerja keras untuk merealisasikan seluruh target yang tertinggi jauh.

Menurut politisi partai Golkar ini, Wali Kota Cilegon Edi Ariadi harus serius dalam mengejar ketertinggalan. “Pak Wali harus membuat OPD terkait optimis untuk bisa mengejar ketertinggalan. OPD juga begitu, harus kasihan ke Pak Wali,” tuturnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh mengatakan, sejumlah hal menjadi faktor tak tercapai RPJMD. Selain karena target terlalu tinggi, Rahmatulloh juga menilai OPD terkait kurang memahami keinginan kepala daerah.

“RPJMD itu kan visi misinya kepala daerah, ketika visi misinya berupa abis yang terlalu tinggi akhirnya sulit terealisasi. Apalagi ketika OPD yang dibere tanggung jawab gagal memahami apa yang diamanatkan kepala daerah. Sehingga begini jadinya,” ujarnya.

Melihat kondisi saat ini, Rahmatulloh meminta agar Pemkot Cilegon serius dalam mengejar ketertinggalan. Ia menuturkan, legislatif akan mendukung upaya eksekutif untuk program percaya capaian RPJMD. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here