Tatu Chasanah Ingin Jenguk Iman Ariyadi

SERANG, (KB).- Ketua DPD Partai Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah sedang meminta jadwal untuk bisa menjenguk Tubagus Iman Aryadi di Rutan KPK. Sebagaimana diketahui, Iman pada Ahad (24/9/2017) dini hari ditahan KPK seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap izin pembangunan Transmart.

“Saya sedang meminta jadwal supaya saya bisa menjenguk beliau (Iman). Saya menginginkan bertemu dengan Pak Iman. Saya ingin diskusi dulu dari hati ke hati karena bagaimana juga kan beliau ini lagi butuh support. Pak Iman kan keluarga besar kami, keluarga besar Golkar,” kata Tatu yang ditemui wartawan seusai kegiatan penandatanganan berita acara serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten Serang ke Kemenristekdikti dan peresmian kampus D III Keperawatan Untirta, Selasa (26/9/2017).

Tatu juga memastikan belum akan membahas siapa yang akan menggantikan posisi Tb. Iman Aryadi di DPD Golkar Cilegon. Menurut Tatu saat ini yang penting Golkar di Cilegon tidak terganggu kegiatannya karena sedang menyiapkan untuk verifikasi Pileg 2019.  “Nanti soal penggantian itu ada mekanismenya dan untuk sekarang ini, bukan itu (penggantian). Menurut saya yang harus dibicarakan sekarang ini penguatan support dari kita keluarga besar Golkar ya untuk Pak Iman,” tuturnya.

Tatu mengatakan, penggantian di Golkar mekanismenya sudah baku. “Tetapi sekarang asas praduga tak bersalah juga masih dikedepankan karena putusan hukum tetap juga belum. Jadi sekarang untuk menjaga keberlangsungan kegiatan Partai Golkar DPP sudah memberikan arahan untuk menurunkan Plt. Biasanya Plt itu satu jenjang diatasnya kalau untuk kabupaten berarti dari provinsi kalau provinsi dari pusat.

Sebelumnya, Tatu mengatakan, DPD Partai Golkar siap memberi bantuan hukum untuk Wali Kota Cilegon Tb. Iman Aryadi yang juga Ketua DPD Golkar Kota Cilegon. Golkar Banten juga sedang membahas siapa pengacara yang akan mendampingi Iman dalam proses hukum kasus tersebut.
“Jika diperlukan DPD Partai Golkar siap membantu selama proses hukum berjalan. Pak Iman adalah keluarga kami, sudah selayaknya kami wajib membantu,” ucap Tatu, Ahad (24/9/2017).

Sementara terkait siapa yang menjadi Plt, kata Tatu, siapapun Plt-nya tidak jadi masalah. “Itu kan hanya untuk mengomunikasikan saja yang tadinya tugasnya ketua bisa berkomunikasi dengan provinsi, dan informasi ini pasti setiap saat harus disampaikan ke DPP,” tuturnya.  Tatu mengatakan, dari DPD Golkar Provinsi masuk ke DPD Golkar Cilegon hanya untuk lebih fokus mendampingi dalam hal verifikasi Pileg 2019.

Sementara itu, Partai Golkar akan mengevaluasi mekanisme penentuan calon kepala daerah yang akan diusung partai tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah, sehingga diperoleh calon yang berintegritas.  “Ya Golkar akan mengevaluasi secara keseluruhan untuk calon legislatif dan calon kepala daerah di seluruh Indonesia,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Adies Kadir di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Hal itu dikatakannya terkait kader-kader Golkar yang menjadi kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi. Adies mengatakan, memang di internal Golkar ada wacana untuk mengevaluasi menentukan caleg dan calon kepala daerah agar diperoleh kandidat yang berintegritas. Selain itu, menurut dia, dibutuhkan kandidat yang memiliki komitmen tidak berbuat hal-hal yang mencoreng nama baik partai.

“Calon harus mempunyai komitmen untuk tidak lagi berbuat hal-hal yang mencoreng nama partai khususnya di bidang korupsi,” ujarnya. Sementara itu, ia juga menyarankan agar OTT yang dilakukan KPK harus benar-benar memiliki cukup bukti atau mempunyai kriteria tertangkap tangan dan cukup bukti. (YY/Ant)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here